Buruh Rokok di Kudus Tuntut Tunjangan Kemahalan, RTMM-SPSI: Dampak Harga BBM Naik

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS -  Buruh rokok di Kabupaten Kudus menuntut adanya tunjangan kemahalan terkait dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ketua Federasi Serikat Pekerja RTMM-SPSI Kabupaten Kudus, Subaan Abdul Rohman menyampaikan, tuntutan tersebut bertolak dari kenaikan harga BBM.

Kenaikan BBM membuat ongkos transportasi menjadi mahal dan kebutuhan pokok lainnya ikut terkerek naik.

Baca juga: Harga Tiket Bus AKAP di Jepara Naik Rp50.000, Imbas Kenaikan Harga BBM

Baca juga: KSPI Minta UMK 2023 di Seluruh Jateng Dinaikkan, Efek Harga BBM Subsisdi Melonjak

Baca juga: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Janji Akan Sampaikan Aspirasi Rakyat Soal Kenaikan Harga BBM

"Kenaikan BBM ini membuat daya beli masyarakat menjadi turun, ongkos transportasi naik belum lagi kebutuhan pokok juga ikut naik," ujar dia, Rabu (7/9/2022).

Subaan menyampaikan, bakal membentuk tim khusus untuk melakukan survei terhadap dampak dari kenaikan harga BBM.

Satu di antara komponen yang disurvei itu meliputi biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok.

"Misalnya ongkos angkot itu sudah naik Rp1.000 per trayek."

"Belum lagi kebutuhan pokok yang nantinya akan disurvei," ujar dia.

Dia menargetkan, angka rekomendasi tunjangan kemahalan itu akan diperoleh dalam kurun waktu satu sampai dua pekan ke depan.

"Nanti kalau sudah dapat angkanya kami akan usulkan ke perusahaan," ujarnya.

Tim survei sudah memperoleh hasil angka tunjangan kemahalan yang akan diusulkan kepada perusahaan.

"Kami tidak mau 'ngawur' mengusulkan nilai tunjangan kemahalan, nanti menunggu tim survei selesai," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menyosialisasikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp600 ribu.

Harapannya, BSU itu juga bisa membantu meringankan tenaga kerja sesuai dengan kriterianya.

"Jumlah anggota RTMM-SPSI di Kabupaten Kudus sebanyak 72.586 orang per Februari 2022 kemarin."

"Ini yang akan kami kawal mendapat BSU," ujarnya.

127.703 warga Jepara akan terima BLT BBM

Terpisah, 127.703 Keluarga Penerima Manfaat (PKM) di Kabupaten Jepara akan menerima Bantuan Langsung Tunasi (BLT) BBM. Bantuan tersebut akan disalurkan dalam dua kuli. 

Penyaluran pertama akan dilaksanakan bulan ini. Penyaluran kedua dilaksanakan Desember. Bantuan ini berasal dari Kementerian Sosial.

Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menambahkan, pihaknya juga akan memberikan bantuan sebanyak Rp5 miliar.

Dana itu diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) yang belum digunakan. Saat ini pihaknya sedang membahas bagaimana skema pemberiannya. 

Ada dua opsi pemberian bantuan ini, yakni berupa bantuan langsung atau bantuan logistik.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara, Edy Marwoto, menjelaskan penerima BLT BBM itu masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mereka yang akan menerima BLT BBM sebelumnya telah terdaftar sebagai KPM Program Keluarga Harapan (PKH).

Serta mereka yang sudah sebelumnya terdaftar KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pada hari ini, kata dia, penyandang disabilitas mulai menerima BLT BBM.

Sementara untuk masyarakat umum, akan menerima BLT BBM besok. 

Penyaluran bantuan ini melalui PT Pos Indonesia.

Pihak Pos bisa menyalurkan langsung ke rumah penerima, kantor balaidesa, atau kantor kecamatan. 

Hari ini dijadwalkan pihak Pos Indonesia menyalurkan langsung bantuan ini ke rumah penyandang disabilitas yang menerima BLT BBM. 

Besok dan sepuluh hari ke depan penyaluran BLT BBM akan disalurkan PT Pos di kantor balaidesa KPM.

“Untuk KPM BPNT, besok pagi akan menerima bantuan tunai sebesar Rp500 ribu."

"Rinciannya, Rp300 ribu BLT BBM, dan Rp200 ribu dari BPNT bulan September,” kata Edy Marwoto kepada tribunmuria.com, Rabu, 7 September 2022.

Menurut Edy, data jumlah BLT BBM belum permanen. Data  penerima BLT BBM bisa bertambah atau berkurang, karena seringkali data ini dinamis. (raf/yun)