Berita Jateng

Ganjar Singgung soal Beasiswa dan Kelas Virtual, Gubernur Evaluasi PPDB SMA/SMK di Jateng

Ganjar Singgung soal Beasiswa untuk siswa sekolah swasta dan Kelas Virtual, Gubernur Evaluasi PPDB SMA/SMK di Jateng

Penulis: Hermawan Endra | Editor: Yayan Isro Roziki
Humas Pemprov Jateng
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menghadiri acara Launching Madin NU se-Jawa Tengah di Pondok Pesantren PDF Walindo Pekalongan, Rabu (15/6/2022). Ganjar menyinggung soal beasiswa sekolah swasta dan juga kelas virtual. 

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mengevaluasi pelaksanaan PPDB untuk tingkat SMA/SMK di Jateng. Dalam evaluasi, Ganjar menyinggung soal beasiswa sekolah swasta dan juga kelas virtual. Seperti apa?

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Tengah tahun ajaran 2022/2023 telah selesai.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan terus mengevaluasi hasil pelaksanaan PPDB.

Sebab, masih banyak kendala yang muncul selama PPDB, terutama masalah zonasi.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar usai menghadiri dan membuka acara Musyawarah Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Tengah, di MG Setos Hotel, Selasa (5/7/2022).

Ganjar mengatakan, siswa yang tidak lolos PPDB bisa mendaftar ke SMA/SMK swasta.

"Memang tidak bisa dipungkiri semua menginginkan SMA/SMK tertentu yang mau dituju," katanya.

Salah satu hasil evaluasi, kata Ganjar, contohnya delapan siswa yang menurut laporan mengalami peretasan.

Hal itu pun langsung diatasi dan saat ini para siswa tersebut lolos pada sekolah yang dituju.

"Saya minta dibetulin. Alhamdulillah beritanya sudah diperbaiki dan lolos semua. Ada plus minusnya," tegas Ganjar.

Mantan anggota DPR itu memastikan dirinya memantau langsung proses pelaksanaan PPDB.

Ombudsman RI, kata Ganjar, juga digandeng untuk mengawasi pelaksanaannya. Ganjar tak memungkiri ada kelemahan dalam sistem PPDB.

"Maka saya pantau sendiri. Dari PPDB selalu jadi evaluasi, sistem ini harus dilaksanakan, kelemahannya distribusi sekolah tidak merata," katanya.

"Kalau mau dilanjut harus dibuat sekolah di beberapa tempat yang memang kosong."

"Kalau tidak cara penentuannya tidak boleh bulet, harus agar lonjong mengikuti area area pembagian itu. Ini evaluasi kami terus menerus," imbuhnya.

Sumber: TribunMuria.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved