Bantuan Fasilitas Penunjang Difabel Belum Tercakup APBD, Pemkab Blora Galang CSR Swasta 

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Bantuan fasilitas penunjang difabel di Kabupaten Blora belum bisa tercover oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seluruhnya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menggandeng perusahaan swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Jumlah difabel di Blora tercatat ada 489 orang. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekertariat Daerah (Setda) Blora Hariyanto mengungkapkan untuk bantuan seperti kaki palsu, kursi roda dan yang lainnya belum bisa mencakup secara keseluruhan.

Baca juga: Distaru Kota Semarang Targetkan Gedung Ki Nartosabdo Bisa Difungsikan Awal 2023

Baca juga: Abpedsi Pati Keluhkan Minimnya Tunjangan BPD, Ketua DPRD: Wajar, untuk Beli Sabun Saja Kurang

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Pasutri Oknum Polres Blora segera Disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang

"Pemberian bantuan dilakukan secara bertahap," ucap Hariyanto kepada tribunmuria.com, Minggu (29/5/2022). 

Dikatakannya, beberapa waktu lalu, ada enam orang yang mendapatkan bantuan kaki palsu. Selanjutnya disusul delapan orang. 

"Pegadaian juga memberikan CSR kepada teman-teman kami (difabel,Red) berupa kaki palsu 10 unit tahun ini,"  ujarnya.

Diterangkannya, terkait dari APBD sendiri, pada 2020 dianggarkan untuk 10 orang. Kemudian tahun ini, dari APBD teralokasikan untuk 32 orang. 

Bantuan tersebut tak hanya kaki palsu namun juga ada kursi roda maupun alat bantu dengar.

"Sesuai dengan kemanfaatan," ujarnya.

Ia menyadari jika melihat jumlah difabel yang terdata, jumlah bantuan saat ini dinilai belum banyak. 

"Kita berharap ke depan bisa dilakukan bersama-sama dengan sejumlah pihak," harapnya. 

Baca juga: Data Susenas 2019, Terdapat 17.065 Anak di Jepara Tak Sekolah, Pj Bupati: Segera Kita Tangani

Baca juga: Pemkab Siapkan 10 Bus Gratis untuk Antar 288 Calon Jemaah Haji Blora Tahun Ini ke Donohudan

Baca juga: Syawalan di SMPN 3 Pati, Bupati Haryanto Ingatkan Tenaga Pendidik agar Selalu Guyub Rukun

Selanjutnya, Hariyanto meminta agar ada update pendataan difabel kembali.

Dari pihak Pegadaian menyampaikan, penyaluran CSR bukan hanya pertama kali di Blora. Setiap tahun ada. 

Sebelumnya berupa penyaluran yang air bersih, pendidikan, dan lainnya. (*)