Gelar Musrenbang Keren di Pendopo untuk Kedua Kalnya, Begini Kata Bupati Blora Arief Rohman

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kembali melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kelompok rentan (Musrenbang Keren) di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu (9/3/2022). 

Acara yang sudah dilaksanakan kedua kalinya ini mengundang seluruh unsur kelompok rentan yang meliputi perempuan, lansia, difabel, hingga anak atau pelajar. 

Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan Musrenbang Keren ini untuk menyerap aspirasi dan usulan pembangunan dari kalangan perempuan, lansia, difabel, dan anak. 

"Melalui forum ini semoga ada banyak masukan program kegiatan yang disampaikan untuk landasan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023," ucap Bupati.

Bupati mengajak seluruh stakeholder yang hadir untuk Sesarengan mBangun Blora, mewujudkan Blora yang sehat, ramah anak, dan ramah difabel.

"Usulan yang disampaikan dari Musrenbang ini nantinya kita minta untuk dirangkum dan dijadikan program dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD)," terangnya. 

Pihaknya ingin perempuan juga punya andil dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora. 

"Khusus untuk difabel, kita minta OPD terkait bisa terus mengawal penyusunan Perda tentang Difabel," ujar Bupati. 

Tak kalah penting, penanggulangan stunting dan pencegahan pernikahan dini kerap menimbulkan permasalahan pada kaum perempuan. 

"Target new zero stunting monggo kita wujudkan bersama."

"Termasuk kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blora," jelas Bupati.

Pihaknya ingin fokus pada penguatan kualitas dan daya saing SDM.

"Melalui penurunan angka kematian ibu, balita stunting, dan gizi buruk, peningkatan SDM jenjang sarjana terutama pada masyarakat kurang mampu, peningkatan kualitas kepemudaan dalam pembangunan, dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan," pungkasnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, mengatakan beberapa permasalahan kelompok rentan yang perlu disikapi bersama untuk menyusun program penanganannya. 

Di antaranya peningkatan akses pelayanan masyarakat yang responsif difabel, pemberdayaan ekonomi difabel, penanganannya gizi buruk, stunting, kekerasan pada anak, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan.