Jika tidak bisa merealisasikan besaran anggaran yang diusulkan, minimal alokasi anggaran yang diberikan representatif seperti anggaran 2024 senilai Rp3,5 miliar.

"Kalau kami menunggu di perubahan APBD 2025, sangat sulit. Ada 53 cabor pembinaan dan itu butuh dana. Kami mohon, ini tentang pembinaan SDM dari sisi olahraga," tegasnya. 

Kedatangan pengurus KONI di Kantor DPRD ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan. 

Kata Masan, pembahasan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 sudah selesai oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hasilnya tinggal ditetapkan atau ditandatangani hari ini, Jumat (29/11/2024).

Kata Masan, struktur APBD 2025 diberikan oleh pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kudus.

DPRD tidak merubah apa-apa berkaitan dengan anggaran untuk menunjang olahraga yang bersumber dari eksekutif. 

Namun ada beberapa tambahan anggaran untuk beberapa pengkab atau cabang olahraga bersumber dari anggota DPRD, di luar anggaran dari eksekutif. 

Politikus PDI Perjuangan itu menyayangkan, penyampaian usulan dari Pengurus KONI yang dilakukan hari ini sudah terlambat.

Karena Ranperda APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 disahkan hari ini juga.

Bahkan dalam rapat pembahasan struktur APBD Kudus 2025 melalui rapat Banggar dan TAPD sudah disinggung oleh Komisi D agar bisa ditambah.

Namun, pada kenyataannya, kemampuan APBD Kabupaten Kudus belum mampu untuk memberikan anggaran sejumlah yang diusulkan KONI. 

"Jadi perhatian bersama, kalau mengusulkan anggaran komunikasinya harus dua arah. Jangan personal, tapi ke lembaga. Komunikasi juga dengan DPRD setelah membuat proposal."

"Ini loh kebutuhan KONI, kalau proposal dikasih ke eksekutif saja, kami gak tahu ngawalnya seperti apa. Selama ini kami (DPRD) tetap komitmen untuk KONI dengan memberikan anggaran yang cukup," terangnya. 

Masan menyebut, usulan anggaran oleh pengurus KONI bisa diteruskan dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. 

Mengingat pembahasan APBD Perubahan 2025 dimajukan dari September menjadi Maret, dalam rangka penyesuaian visi misi bupati terpilih nantinya. 

"Aspirasi dari KONI nanti disampaikan di APBD Perubahan 2025. 

Biasanya dibahas September namun diajukan di Maret karena ada penyesuaian visi misi bupati terpilih, saya kira gak masalah. 

Nanti tidak hanya olahraga saja, ada juga HKGS, tunjangan melahirkan, Stagas BPJS, token listrik gratis untuk tempat ibadah, harus disesuaikan juga," jelas Masan. (sam)