TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kudus Aris Susanto merasa kecewa dengan arah politik DPP PSI.

Musababnya, DPP memberikan rekomendasi untuk mendukung pasangan Hartopo-Mawahib dalam Pilkada Kudus 2024.

Kata Aris, arah dukungan dari DPP PSI tersebut meluncur tanpa adanya koordinasi dengan pihaknya sebagai pengurus di tingkat daerah.

Baca juga: Ikut Ramaikan Pilkada Kudus 2024, Kapal Kosong PSI Berlabuh di Hartopo

Baca juga: Gelombang Kader Gerindra Dukung Samani-Bellinda di Pilkada Kudus 2024, Dikomando Haji Haryanto

Baca juga: SAH! Gerindra Usung Pasangan Hartopo-Mawahib di Pilkada Kudus 2024, tapi Masih Belum Cukup Kursi

“Kecewa jelas, karena kami yang membangun PSI di Kudus sampai lolos jadi peserta Pemilu, itu bukan hal yang mudah bagi kami sebagai politisi pemula,” kata Aris, Jumat (16/8/2024).

Dalam menentukan arah dukungan DPP PSI dinilai tidak koordinasi dengan pihaknya sebagai pengurus di daerah.

Apalagi sebelumnya pihaknya membuka penjaringan calon kepala daerah.

Dalam penjaringan tersebut pihaknya hanya menerima pendaftaran dari pasangan Sam’ani-Bellinda.

“Selama masa pendaftaran dari tanggal 27 April sampai 1 Agustus 2024 DPD PSI Kudus hanya berkomunikasi dengan pasangan calon Sambel (Samani-Bellinda),” kata Aris.

Kekecewaan itu bertambah lantaran selama ini pihaknya membesarkan PSI di Kudus menggunakan dana pribadi tanpa adanya kucuran dari pusat.

Selanjutnya, kata dia, DPD PSI di Kudus definitif yang pertama di Jawa Tengah tanpa dewan setelah Kota Semarang dan Kota Solo.

Dengan seluruh daya, akhirnya PSI di Kudus bisa ikut Pemilu. Dan perolehan suara partai ini pada Pemilu 2024 mencapai 6.256 suara.

“Dari semua itu kami tetap di jalan yang sesuai aturan di Sambel. Toh juga kami tidak ada kursi."

"Jadi kami siap dengan segala konsekuensi dari internal,” kata dia.

Kalau memang arah dukungan yang pihaknya berikan berbeda dengan DPP PSI, pihaknya juga siap untuk dicopot dari ketua maupun pengurus.

Menurutnya kesiapan itu sesuai dengan prinsip dan sesuai aturan.

“Jadi Pilkada 2024 ini PSI Kudus menyatakan bersebarangan dengan DPW dan DPP,” kata Aris.