TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Bupati Blora, Arief Rohman mengatakan, Bendung Gerak Karangnongko diharapkan bisa mengatasi kekeringan wilayah Blora Selatan.

Selain itu juga terdapat fungsi lain, misalnya irigasi pertanian, pemenuhan kebutuhan air bersih, dan pariwisata.

Arief Rohman mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang lokasinya berada di wilayah perbatasan Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur.

Baca juga: Didanai Rp 1 Triliun, Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Blora Segera Diwujudkan

Baca juga: Nilai UGR Tanah Terdampak Bendung Gerak Karangnongko Blora Belum Jelas, Warga Ungkap Keresahan Ini

Baca juga: Kerja Sama Blora-Ngawi, Bupati Singgung Bendung Gerak Karangkongko & Tiga Usulan Bangun Kawasan

Nantinya, gerbang atau pintu masuk ke area Bendun Gerak Karangnongko akan di bangun di dua sisi: sisi Bojonegoro dan Blora.
 
Hal itu diungkapkan saat menghadiri acara peninjauan lokasi Bendung Gerak Karangnongko di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (19/10/2023).

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg ) RI, Pratikno.
 
Kemudian juga dihadiri oleh Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto bersama Forkopimda dan sejumlah Kepala desa di masing masing wilayah.
  
"Pembangunan akan dimulai dari wilayah Bojonegoro terlebih dahulu karena di sisi timur Bengawan Solo tidak banyak pemukiman, mayoritas hutan dan lahan kosong, lahannya sudah siap," jelas Arief Rohman.

"Sedangkan wilayah Blora, sisi barat Bengawan Solo menunggu kepastian relokasi pemukiman warga, yang akan kita upayakan konsultasi bersama ke kementerian terkait," imbuh Bupati yang akrab dipanggil Mas Arief itu. 
 
Saat meninjau lokasi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sudah lama direncanakan. 

"Ini sudah lama (Bendung Gerak Karangnongko - red) direncanakan. Bisa dilihat sekarang disekitar kering sekali dan tidak ada jalan lain harus ada air."

"Salah satu caranya yaitu dengan pembangunan bendung gerak ini," ungkap Basuki Hadimuljono.
 
Menurut Menteri Basuki, Bendung Karangnongko merupakan long storage yang memanfaatkan teknologi bendung gerak di Sungai Bengawan Solo sepanjang 24 Kilometer, sehingga nantinya dapat menampung air dengan kapasitas 59 juta M3.

"Kita terlebih dahulu bangun di daerah kering di Sungai Bengawan Solo, jadi tidak menyentuh masyarakat."

"Kalau sudah jadi kita bangun cofferdam untuk mengalirkan air baru kita bangun bendungannya," terang Basuki Hadimuljono.
 
Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 yakni Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). 
 
Secara teknis, Bendung ini memiliki luas genangan 1.027 Hektar untuk mengairi daerah irigasi seluas 6.950 hektare di Kabupaten Blora, Bojonegoro, dan sekitarnya.
 
Suplai air irigasi Bendung Gerak Karangnongko akan didistribusikan melalui Daerah Irigasi (DI) Karangnongko Kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.746 hektare dan DI Karangnongko Kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 hektare.
 
"Ini adalah pengecualian, izin keluar dari Bapak Presiden langsung untuk membangun Karangnongko. Sedangkan untuk yang lain tidak ada (pembangunan baru lagi). Semua kita lakukan dengan niat baik," terang Basuki Hadimuljono.

"Saya kira kami mendukung sekali usulan masyarakat untuk bisa membangun bendung gerak ini. Pernak-pernik masalahnya pasti ada, terutama masalah sosial."

"Tetapi kami sudah membangun 61 bendungan dan Alhamdulillah semua berjalan lancar. Saya yakin pembangunan Bendungan Karangnongko pun akan lancar sampai selesai," tambah Basuki Hadimuljono.
 
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian di Blora dan Bojonegoro melalui sektor pertanian. 

Di sekitar bendungan rencananya akan dikembangkan sektor agrobisnis secara produktif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat setempat.
 
"Inti dari kemakmuran adalah air dan konektivitas. Jadi konsep kami, ada air, ada konektivitas, dan ada industri yang mengambil dari produk para petani."

"Jadi itu yang kita harapkan mengangkat kemakmuran di sini," ucap Pratikno.
 
Diketahui, percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko dilakukan untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
 
Adanya suplai air dari bendungan ini mampu meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. 

Sedangkan debit airnya sebelah kiri sebesar 2,85 m3/detik dan sebelah kanan sebesar 7,90 m3/detik.
 
Suplai air irigasi Bendungan Karangnongko diharapkan juga mampu sampai ke kawasan Solo Valley Werken (62.000 hektare). 

Selain itu, keberadaan Bendungan Karangnongko nantinya juga membawahi tiga bendung gerak lain yang meliputi Bendung Gerak Bojonegoro, Bendung Gerak Babat dan Bendung Gerak Sembayat.

Didanai Rp1 Triliun

Sebelumnya diberitakan, sempat tertunda pembangunannya karena refocusing anggaran saat pandemi Covid-19, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) memastikan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di perbatasan Blora, Jawa Tengah, dan Bojonegoro, Jawa Timur akan dilanjutkan.

Ditjen SDA Kementerian PUPR mengundang sejumlah lembaga Kementerian dan pimpinan daerah untuk rapat koordinasi, di Jakarta, pada Selasa (3/1/2023).

Bupati Blora Arief Rohman bersama Bupati Bojonegoro Anna Muawanah pun tampak hadir mengikuti rakor yang dipimpin oleh Direktur Bendungan dan Danau, Airlangga Mardjono.

Kemudian Kepala BBWS Bengawan Solo, Rektor UGM Yogyakarta, hingga perwakilan KLHK, dan Kementerian ATR/BPN.

Airlangga Mardjono memastikan, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko akan dilanjutkan. Apalagi sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). 

"Sehingga pembangunan harus dilanjutkan. Kami berharap proses pembebasan lahannya bisa mulai dilakukan tahun 2023 ini sehingga sesuai timeline nantinya pembangunan konstruksi bisa dimulai 2024 dan target selesai 2027," ungkap Airlangga Mardjono.
 
Pihaknya meminta BBWS Bengawan Solo, bersama Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Pemkab Blora, dan Pemkab Bojonegoro segera menetapkan luasan total lahan terdampak yang harus dibebaskan dan menyusun tahapan pembebasan lahannya melalui beberapa skema.

"Ini sangat komplek, ada tanah hak milik, ada tanah Perhutani, ada tanah wakaf, tanah desa dan lainnya."

"Harus dipetakan dengan baik agar nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula tanpa menimbulkan polemik," jelas Airlangga Mardjono.

"Kita harus mendukung PSN Bendung Gerak Karangnongko ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambah Airlangga Mardjono.
 Bupati Blora Arief Rohman menyatakan Pemkab Blora siap mendukung PSN tersebut. 

Pihaknya bersyukur adanya Bendung Gerak Karangnongko yang nantinya bisa bermanfaat untuk irigasi pertanian, penyediaan air bersih, peningkatan air muka tanah, dan pengurangan potensi banjir wilayah hilir. 

Pasalnya selama ini Blora bagian Selatan ketika kemarau sering kekeringan.
 
Bupati Arief Rohman meminta bantuan agar proses pembebasan lahan bisa dikawal bersama dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
 
"Beda dengan Bojonegoro, wilayah terdampak lebih banyak kawasan hutan. Sedangkan di Blora banyak pemukiman penduduk yang terdampak. Sehingga harus diperhitungkan betul," ungkap Arief Rohman. 

"Setidaknya ada 5 Desa yang nantinya terdampak genangan. Kita minta datanya yang pasti untuk dasar kita melaksanakan sosialisasi di bawah. Akan kita gandeng Forkopimda untuk turun bersama," ungkap Arief Rohman. 
 
Lima desa yang akan terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tersebut diantaranya, Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri. Semuanya berada di wilayah Kecamatan Kradenan.
 
"Perhitungan awal untuk area genangan wilayah Blora seluas 363,49 Ha. Sedangkan area tapak Bendung ada 22,58 Ha (wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta)," terang Arief Rohman. 
 
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah menyampaikan, dokumen surat menyurat untuk mendukung perizinan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko telah disiapkan. 

Pihaknya juga siap membantu kelancaran pembebasan lahannya.
 
"Pada dasarnya Bojonegoro siap. Surat menyurat, perizinan juga telah kita buat. Kami berharap Juni nanti bisa mulai tender. Kami siap membantu," ujar Anna Muawanah. 

Baca juga: Sedot Air Banjir di Jalan Raya Kaligawe Semarang, Unissula Kerahkan 11 Pompa Diesel

Tidak hanya untuk Blora dan Bojonegoro saja. Jika proyek ini berhasil, keberadaannya juga akan bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi dan Tuban. 

Sebagai bentuk dukungan sinergi pembangunan kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Pemerintah Pusat. 

Diperkirakan proyek ini akan didanai APBN Pusat dengan nilai Rp1 triliun lebih. (kim)