SOLO – 43 pedagang kaki lima (PKL) di Kota Solo mendapat bantuan gerobak, dari pemerintah kota (Pemkot) setempat, Jumat (23/6/2023).

Sebelumnya, ke-43 PKL tersebut telah mengajukan permintaan bantuan gerobak kepada Pemkot Solo.

Bantuan disalurkan secara simbolis oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, di lobi Kantor Wali Kota Surakarta.

Gerobak tersebut hasil corporate social responsibility (SCR) dari perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Solo.

Salah satu penerima ialah, Eni Siswadi, seorang pedagang di Banyuanyar, Banjarsari.

Eni sehari-hari berjualan aneka bumbu di depan SMK N 9 Surakarta.

Eni mengaku sudah delapan tahun berjualan.

Selama ini dirinya berjualan dengan menggunakan meja yang diberi roda empat di bawahnya.

Barang dagangannya terpaksa kepanasan jika siang hari dan kehujanan apabila hujan turun mengingat tidak ada penutup di gerobak bikinannya tersebut.

"Sebelumnya menggunakan gerobak pendek kecil dan tidak ada tutupnya. Cuma meja biasa dikasih roda."

"Kebetulan ada bantuan gerobak saya mengajukan, alhamdulillah dapat dari Pemkot Surakarta," katanya kepada Tribunjateng.com.

Eni mengaku mengajukan bantuan gerobak tersebut pada sekitar Ramada 2023 lalu.

Berselang tiga bulan, dirinya dan pedagang lai memperoleh gerobak bantuan dari CSR perusahaan.

Ia mengaku selama ini belum pernah mendapat bantuan.

Suaminya yang merupakan pensiunan UNS membuat dirinya tidak pernah memperoleh bantuan.

"Setelah dapat ini mudah-mudahan bisa barokah, tidak kehujanan kalau hujan."

"Selama ini kan bingung kalau hujan hanya ditutup pakai plastik."

"Alhamdulillah sangat senang nanti bisa ditata yang rapi, ada gula, teh bumbu-bumbu lainnya."

"Kemarin masih ubruk-ubrukan karena sempit," katanya.

Pemkot Surakarta sendiri memperoleh dana CSR perusahaan untuk memberikan bantuan gerobak ini.

Wali Kota Surakarta, Gibran mengaku tidak hanya gerobak, Pemkot juga memperoleh dana CSR untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Gibran mengatakan selama ini memang banyak warga yang mengajukan proposal untuk bantuan.

Jika menggunakan APBD masyarakat harus menunggu antrian pengajuan.

Dengan bantuan CSR ini, ia mengaku untuk mempercepat bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Mereka ini kan mengajukan sama kayak RTLH. Proposal-proposal kayak gitu ada terus, kalau pakai APBD kasihan warga disuruh nunggu antrean selanjutnya."

"Makanya ini percepatan aja dari bantuan para pengusaha," katanya .

Tidak hanya pengajuan bantuan gerobak hingga RTLH, masyarakat juga ada yang mengajukan proposal untuk pembayaran SPP, rumah sakit yang tidak tercover BPJS, pembangunan tempat ibadah, MCK umum, seragam senam hingga seragam sinoman.

"Pemkot ada anggaran dan bisa mencukupi tapi lama. Kita utamakan yang paling urgent seperti RTLH, gerobak."

"Kasihan kalau rumahnya mau ambruk lantai masih tanah. Kita percepat dengan bantuan CSR," katanya. (uti)