TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Peran Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kawasan Tanah Merah, yang berada di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, disorot berbagai pihak.

Peran Anies Baswedan menerbitkan IMB untuk kawasan Tanah Merah saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dinilai turut menjadi pemicu banyaknya korban jiwa dalam kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jumat  (3/3/2023) malam.

Padahal, kawasan Tanah Merah adalah tanah aset pemerintah yang berada di area objek vital nasional (Obvitnas) Depo Pertamina Plumpang.

Baca juga: Muncul Opsi Relokasi untuk Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang, Ali: untuk Kenyamanan Bersama

Baca juga: Janji Dirut Nicke Widyawati kepada Warga Terdampak Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Baca juga: Duka Susilawati, Kehilangan Ibu dan Uang Rp 120 Juta untuk Naik Haji Karena Kebakaran Depo Plumpang

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di Kawasan Tanah Merah, yakni lokasi di sekitar depo tersebut.

Menurutnya, Anies yang kala itu menjabat sebagai orang nomor satu di DKI, seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut.

"Harusnya pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman. Ini malah dikasih IMB," kata William pada Minggu (5/3/2023) dikutip dari TribunJakarta.com.

Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan tersebut hingga akhirnya berakibat fatal.

Seharusnya, kata William, Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal ini.

"Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan."

"Jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat," jelas William.

Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat menjabat Mantan Gubernur DKI.

Ahok, kata William, pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan permukiman di dekat Depo Pertamina sangat berbahaya.

Menurutnya, ketegasan yang ditunjukan Ahok ini sepatutnya ditiru oleh para pemimpin.

"Pak BTP dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman jika ada pemukiman dekat Depo Pertamina."

"Ketegasan pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik, walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri," jelas William.

Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban.

"Pemprov DKI Jakarta sekarang harus fokus menyelamatkan warga. Jangan sampai kejadian ini terulang."

"Pastikan mereka sekarang punya tempat tinggal yang aman dan korban dapat pengobatan gratis," ujar William.

Evaluasi

Sementara itu, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini.

PB HMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Kami minta Pak Erik Tohir segera mengevaluasi seluruh jajaran direksi pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden ini," tegas Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba, Muhamad Ikram Pelesa, Minggu (5/2/2023).

Ikram mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di Depo Pertamina Plumpang dengan tuntas.

Pasalnya, Ikram menduga ada kelalaian pihak pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung dan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya.

"Konstruksi pipa penampung dan penyalur BBM milik Depo Pertamina Plumpang telah berusia puluhan tahun sejak 1974, mestinya pemeliharaan dan perawatannya diperhatikan."

Pihak Pertamina harus bertanggungjawab atas korban jiwa dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat ledakan tersebut," jelas Ikram.

Telan belasan korban tewas

Akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia.

Hingga Sabtu (4/3/2023) malam, Posko Koramil Koja 01 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia.

Sementara tiga orang masih tertimbun reruntuhan.

Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara.

Pengelola RPTRA Rasela, Febri Anna mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita, hingga ibu hamil.

"Sejauh ini yang diungsikan di RPTRA Rasela ada 516 jiwa. Itu 140 KK, lansia ada 28 orang, balita 41 orang, serta ibu hamil empat orang," kata Febri Anna.

Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi, seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI.

Korban tertimbun ditemukan

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan memastikan korban tertimbun reruntuhan yang berada di area pemukiman warga di RT06/01 Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, sudah ditemukan.

Dengan ditemukannya para korban tersebut, proses pencarian di lokasi reruntuhan rumah bekas indekos oleh alat berat kini telah dihentikan sementara.

Pihaknya pun memastikan saat ini tak ada korban di dalam puing bangunan tersebut.

"Sudah dapat mengindentifikasi keluarganya dan sudah ada di rumah sakit maka kita simpulkan tidak ada korban di dalam puing bangunan tersebut," kata Gidion, Minggu (5/3/2023).

Adapun salah satu korban yang sempat dinyatakan tertimbun yakni atas nama Muhammad Buchori.

Korban saat ini sudah berada di rumah sakit dan sudah dikembalikan kepada keluarganya usai dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI.

"Sudah kami komunikasikan juga kalau secara informasi kemudian pengidentifikasian sudah selesai kita kembalikan."

"Kemarin sudah diambil oleh keluarga untuk pemakaman lebih lanjut," jelas Gidion.

Saat ini di lokasi itu akan dilakukan perapihan puing-puing bangunan yang masih cukup banyak.

"Iya (dihentikan) untuk tinggal perapihan, finishing perapihan."

"Kita harus memastikan karena situasinya belum pasti, kita harus pastikan informasi dari warga untuk menemukan korban atau keluarga," ujar Gidion. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Depo Plumpang Terbakar, Nama Anies Baswedan jadi Sorotan karena Terbitkan Izin Mendirikan Bangunan