TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Tes seleksi perangkat desa di Kabupaten Kudus diduga terjadi kecurangan. Hal ini karena skor peserta seleksi perangkat desa mengalami perubahan.

Para bakal calon perangkat desa itu mengikuti tes yang diselenggarakan lewat CAT.

Menanggapi kejadian tersebut, ahli digital forensik Solichul Huda mengatakan pihak panitia penyelenggara tes harus bertanggungjawab.

Baca juga: Hasil Skor Tes Seleksi Perangkat Desa di Kudus Berubah-ubah, Nilai Tertinggi Mendadak Jadi Jeblok

Pasalnya, tambah Solichul Hudam dalam UU ITE tahun 2008 dijelaskan panitia penyelenggara harus bertanggungjawab atas terjadinya perubahan skor.

"Panitia juga harus bertanggung jawab atas terjadinya perubahan skor dan semua keganjilan selama seleksi berlangsung," kata Solichul Huda kepada tribunmuria.com, Jumat (17/2/2023).

Solichul Huda menambahkan, pertanggungjawaban itu berupa penjelasan kepada masyarakat terutama peserta tes yang merasa dirugikan.

Termasuk juga kepada masyarakat Kudus yang paham IT.

Menurut Solichul Huda, aplikasi seleksi perangkat desa sebetulnya banyak disediakan perusahaan atau perguruan tinggi.

Nah, atas dasar itu, pihak penyelenggara harus bisa menjelaskan secara teknis mengapa penurunan skor terjadi.

Solichul Huda berujar masyarakat akan sulit menerima alasan bahwa kejadian mundurnya pengumuman dan berubahnya skor peserta akibat jaringan komputer nge-lag.

“Seandainya nge-lag yang terjadi, pasti kondisinya sesuai dengan kapan waktu komputer nge-lag, contoh nge-lag terjadi pas ujian berlangsung, maka soal hilang, dan ujian harus diulang,” ucap doktor lulusan Ilmu Komputer ITS itu.

Lebih lanjut, Solichul Huda mengatakan jika nge-lag terjadi saat perangkingan skor, tinggal jaringan direboot hidupkan lagi dan dibatasi penggunaanya, tunggu 10 menit, skor keluar lagi dan pasti skor tidak berubah.

“Sulit diterima alasannya jika perubahan skor karena komputer nge-lag dimana skor sudah sempat keluar," jelasnya.

Ihwal dugaan manipulasi, Solichul Huda menerangkan hal itu butuh uji forensik terhadap aplikasi dan database aplikasi untuk membuktikan ada atau tidaknya manipulasi.

Menurutnya, proses digital forensik tidak membutuhkan waktu lama.

Hanya butuh waktu 1 hari untuk menguji validasi penyebab utama perubahan skor dan menganalisa aplikasi ada atau tidaknya manipulasi.

Huda mengaku prihatin atas kejadian yang terjadi di Kota Kretek.

Solichul Huda mengungkapkan akan bersedia membantu menyelesaikan kasus tersebut dari sisi IT.

"Kalau masyarakat mempercayai saya dan saya bantu secara cuma-cuma," tandasnya.

Unpad Sebagai Penyelenggara

Universitas Padjajaran (Unpad) dipilih oleh sebagian besar panitia seleksi perangkat desa sebagai penyelenggara tes seleksi perangkat desa yang berlangsung pada 14 Februari 2023.

Dari 90 desa yang menggelar seleksi pengisian perangkat desa, 68 di antaranya menunjuk Unpad sebagai penyelenggara tes seleksi.

Muhammad Mawahib adalah ketua panitia seleksi perangkat desa di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo Kudus.

Saat ini dia sudah menerima sejumlah surat sanggahan dari beberapa peserta.

Diketahui untuk Desa Kesambi ada 5 formasi dengan 82 peserta.

Sebagian peserta menjalani tes di SMP 5 Kudus, sebagian lainnya menjalani tes di SMP 3 Kudus.

Di antara permohonan klarifikasi atas hasil tes yang dituangkan dalam surat sanggahan oleh peserta tersebut karena tidak ada skor yang bisa disaksikan secara langsung saat tes berlangsung.

Kemudian para peserta tes perangkat desa juga memprotes skor yang berubah-ubah.

Ada juga peserta tes perangkat desa yang tidak hadir tes tapi dan mendapatkan nilai.

Mengenai hal itu sedianya Mawahib sudah mengonfirmasi secara langsung dengan pihak Unpad sesaat setelah tes seleksi berlangsung.

Kata Mawahib, Unpad memang ada unggahan skor hasil tes dua kali karena terjadi kesalahan mengunggah skor hasil tes.

“Karena berhubungan dengan Desa Kesambi panitia sudah konfirmasi katanya memang ada dua kali upload (nilai) khusus SMP 5 dengan hasil yang berbeda,” Mawahib.

Kemudian, kata Mawahib, kenapa pihaknya menjatuhkan pilihan pada Unpad sebagai penyelenggara tes seleksi karena Unpad siap menyelenggarakan tes di Kudus.

Sedianya pihaknya akan memilih Universitas Tujuhbelas Agustus (Untag) Semarang, namun karena tesnya berlangsung di Semarang akhirnya pilihan dijatuhkan pada Unpad.

Selain itu, katanya, tarif di Unpad dinilai lebih miring dibanding Untag.

Hanya saja Mawahib tidak membeberkan tarif tersebut.

“Kami selaku panitia, kepala desa, BPD sepakat di situ (Unpad). Pertimbangannya kalau dulu mau di Untag karena penyelenggaraan di Semarang kami berpikir tentang keselamatan teman-teman, dan ini ada tawaran yang bagus dengan sistem yang sama sesuai Perda dan Perbup sehingga kami harus mencari yang terbaik. Lebih murah dengan Untag. Sementara kami masih percaya dengan Unpad saat itu,” kata Mawahib.

Sekarang tes seleksi sudah selesai.

Sejumlah peserta tes memprotes hasilnya.

Mereka mengajukan sanggahan atas hasil tes.

Otomatis surat sanggahan itu disampaikan pihaknya.

Oleh sebab itu, Mawahib akan mengirimkan surat sanggahan tersebut kepada Unpad sebagai penyelenggara esok hari.

“Langsung panitia menyampaikan (sanggahan dari peserta) besok bagi ke Unpad karena kewajiban,” kata dia.

Tribunmuria.com juga berupaya menghubungi penanggungjawab pihak Unpad untuk menjelaskan masalah yang terjadi terkait tes seleksi perangkat desa di Kudus yang menuai banyak protes, namun belum ada respon.

(Yun&Goz)