Soal posisi Plt, Edy juga mengaku keberatan dalam menjalankan kebijakan. Durasi Plt sendiri maksimal dua kali tiga bulan. Di sisi lain, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak karena terbatasi aturan.

“Kami sudah berupaya meminta keringanan dari pemerintah pusat tapi memang tidak bisa. Jujur memang berat. Saya tiap pekan itu selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait ini, tapi memang prosesnya lama dan waktunya panjang,” tandasnya.