TRIBUNMURIA.COM, PATI - Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Pati, mengaku lelah atas konflik yang sering melanda partai berlambang Ka'bah itu.
Sehingga, DPC PPP Pati menyayangkan putusan Majelis dan Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten, yang mencopot Suharso Manoarfa dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
DPC PPP Pati yakin, Suharso Manoarfa sepenuhnya tak berniat melecehkan kalangan pesantren dan kiai, terkait pernyataan soal 'amplop kiai' yang memantik polemik dalam tubuh partai berlambang Ka'bah.
Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Pati, Zamroni.
“Setelah kami mengikuti pernyataan Ketua Umum (Suharso Manoarfa) saat kegiatan yang dilaksanakan KPK, kami bisa mengambil kesimpulan bahwa yang disampaikan Pak Ketua Umum tidak melecehkan kiai."
"Hanya saja narasi yang dibuat memang khilaf. Tapi saya yakin Pak Ketum tidak sedikit pun punya niat melecehkan,” ujar Zamroni via sambungan telepon pada TribunMuria.com, Kamis 8 September 2022.
Baca juga: Tok! Suharso Manoarfa Resmi Dicopot dari Ketua Umum PPP, Putusan Majelis dan Mahkamah Partai
Baca juga: Ketua PPP Kudus Dukung Pencopotan Suharso Manoarfa dari Ketua Umum Partai: Sudah Sesuai AD/ART
Baca juga: Suharso Manoarfa Melawan Hasil Mukernas Serang: Saya Masih Ketua Umum PPP
Zamroni mengakui, kader-kader PPP di tingkat bawah sempat menyayangkan pernyataan Suharso.
“Namun, setelah mendengarkan secara utuh, kemudian dilakukan tabayyun atau klarifikasi oleh Ketum bersama Sekjen ke beberapa kiai khos kami, juga (kiai) di luar PPP, itu kan akhirnya bisa menerima,” ucap dia.
Lelah berkonflik
Karena itu, lanjut Zamroni, pihaknya secara pribadi maupun secara organisasi amat menyayangkan keputusan Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan PPP yang mencopot Suharso Monoarfa, dari jabatan Ketua Umum PPP.
“Kami sudah lelah konflik terus. Apalagi saat ini kami sedang fokus, konsentrasi, untuk verifikasi Parpol sebagai pintu masuk PPP lolos menjadi kontestan Pemilu 2024,” ujar dia.
Menurut Zamroni, konflik ini merugikan partai. Mengingat, tidak lama lagi partai akan melakukan penjaringan bakal calon anggota legislatif (caleg).
“Konflik ini akan jadi problem serius di daerah. PPP mau tidak mau harus menerima bully-an (perundungan) dari luar PPP."
"Misal nanti ada yang mau nyaleg lewat PPP akan berpikir ulang kalau kondisi seperti ini,” ungkap Zamroni.
Ia berharap, kader-kader di bawah tidak terpengaruh konflik ini dan tetap fokus dengan kerja-kerja elektoral jelang 2024.
Terlebih, menurutnya semua DPC sepakat tidak ada dualisme kepemimpinan.
“Saya berharap ini segera selesai. Tampaknya ini kan persoalan internal pengurus DPP saja."
"Tapi kami tetap dorong agar permasalahan segera selesai dan tidak ada dualisme kepemimpinan."
"Mudah-mudahan pengurus DPP merespons keluh kesah dari pengurus DPW maupun DPC."
"Kalau tidak, nanti konflik ini akan menjalar sampai DPC,” tandas dia.
Dicopot buntut kegaduhan 'amplop kiai'
Sebelumnya, Suharso Manoarfa secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Pesatuan Pembangunan (PPP).
Pemberhentian Suharso Manoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP diputuskan oleh Majelis dan Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang bertema “Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024”, di Ballroom Swiss-Belinn, Serang, Banten, Senin (5/9/2022).
Suharso Manoarfa diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP setela pernyataannya soal 'amplop kiai' menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, utamanya kaum santri.
Sebagai nahokada baru partai berlambang Ka'bah itu, Rapat Pengurus Harian DPP PPP, menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso.
“Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP."
"Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, Bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024,” ujar Muhammad Mardiono, usai Rakernas di Ballroom Swiss-Belinn, Serang, Banten, Senin (5/9/2022). (mzk)