Suharso Monoarfa Dicopot PPP
Suharso Manoarfa Melawan Hasil Mukernas Serang: Saya Masih Ketua Umum PPP
Suharso Manoarfa menyatakan dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PPP. Suharso Manoarfa menolak putusan Mukernas Serang Banten yang mencopot dirinya
lihat foto
TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Putusan Majelis dan Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Serang, Banten, mendapat perlawanan.
Suharso Manoarfa tolak putusan pencopotan dirinya dari jabatan Ketua Umm PPP, dalam Mukernas di Serang, Banteng, tersebut.
Ia menilai, putusan Mukernas Serang tersebut tak sah.
Dengan demikian, Suharso Monoarfa menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dalam video yang diterima Tribunnews, pernyataan Suharso itu disampaikan di hadapan kader PPP yang tengah mengikuti Workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
"Saya masih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan."
"Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," demikian cuplikan peryataan Suharso di video tersebut.
Baca juga: Tok! Suharso Manoarfa Resmi Dicopot dari Ketua Umum PPP, Putusan Majelis dan Mahkamah Partai
Seorang elite di PPP pun membenarkan Suharso hadir di tengah acara workshop.
Menteri PPN/Bappenas ini mengaku telah memberikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya dari posisi Ketua Umum PPP.
"Saya telah melalukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," kata Suharso.
Dalam kesempatan itu, Suharso juga meminta agar apa yang terjadi di internal partai tak membawa-bawa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jangan bawa-bawa Jokowi
Ia pun menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam urusan internal PPP.
"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga lembaga negara," ujarnya.
"Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama Presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," tegas Suharso.
