TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kudus, KH Zainuddin Rusydan, mendukung keputusan Majelis dan Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Serang, Banten.

Dalam Rakernas Serang tersebut, memutuskan mencopot Suharso Manoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP.

Bagi DPC PPP Kudus, pencopotan Suharso Manoarfa dari jabatan ketua umum partai berlambang Ka'bah itu sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART partai.

"Kemarin saya coba ngobrol sama pengurus harian, termasuk prediksi saya sendiri, itu terkait dengan pencopotan Pak Suharso sudah sesuai AD/ART ya saya mendukung," kata KH Zainuddin, Rabu (7/9/2022).

Pencopotan Suharso Manoarfa sebagai Ketua Umum PPP merupakan buntut dari statemen 'amplop kiai'.

Bagi Zainuddin, statemen tersebut tidak pantas keluar dari seorang ketua umum partai yang salah satu basis suaranya berangkat dari para kiai dan santri.

"Biasanya kalau ada pejabat datang ke pesantren pulangnya ninggali amplop itu sebuah statemen yang tidak harus dilontarkan oleh seorang ketua umu DPP karena itu banyak melukai para kiai," katanya.

Untuk PPP di kalangan masyarakat Pantura, kata Zainuddin, basisnya merupakan masyarakat santri.

Misal dari Demak, Jepara, Kudus, Pati, dan Rembang.

Adanya statemen 'amplop kiai' dari Suharso Monoarfa, banyak pula kalangan kiai muda di wilayah tersebut yang menyayangkan.

Alih-alih dihubungkan dengan praktik suap-menyuap, bagi Zainuddin itu sudah tidak relevan.

"Teman-teman kiai muda yang sesama saya ini bagaimana pak kiai ada statemen dari pak ketua, ya sudah nanti dievaluasi maksudnya Pak Suharso kayak apa," katanya.

Baca juga: Suharso Manoarfa Melawan Hasil Mukernas Serang: Saya Masih Ketua Umum PPP

Baca juga: Tok! Suharso Manoarfa Resmi Dicopot dari Ketua Umum PPP, Putusan Majelis dan Mahkamah Partai

Baca juga: Perkara Amplop Kiai Sampai Tangan Polisi, Santri Nusantra Laporkan Ketum PPP ke Polda Jateng

Di sisi lain, katanya, Suharso merupakan seorang pengusaha.

Kemudian dia juga masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.

Artinya, dia memiliki tanggung jawab lain selain sebagai seorang ketua partai.

"Kan pasti dia loyalnya kan sama tugas kenegaraan kan."

"Sehingga di partai sedikit terkalahkan untuk membagi waktunya," katanya.

Bagi Zainuddin, mengurus PPP saat ini buruh keseriusan lebih.

Pasalnya, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen pada Pemilu mendatang harus bisa diraih.

Khawatir 'pesantren mogok'

Jika mengaca pada Pemilu 2019, maka PPP memperoleh tidak lebih dari 5 persen suara sah atau tepatnya 4,52. 

Untuk itu, pada Pemilu 2024 mendatang perlu persiapan matang agar PPP lolos ke parlemen.

"Ini kami juga ketar-ketir terkait dengan itu (parliamentary threshold), kalau di dunia pesantren pada mogok."

"Itu parliamentary threshold yang sudah ditetapkan kan kami bisa kacau," katanya

Sebagai pengganti Suharso Monoarfa, kini PPP dipimpin oleh Muhamad Mardiono selaku pelaksana tugas.

Bagi Zainuddin, Mardiono harus mampu mendongkrak suara partai. Secara pribadi dia menilai Mardiono sosok yang loyal di PPP. 

"Karena beliau kelahiran Jogja sehingga sopan santunnya ada, kemudian dengan dunia pesantren juga familiar."

"Dengan pemilih PPP, simpatisan, kader saya lihat sepak terjangnya juga familiar," kata dia.

Dicopot buntut kegaduhan 'amplop kiai'

Sebelumnya, Suharso Manoarfa secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Pesatuan Pembangunan (PPP).

Pemberhentian Suharso Manoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP diputuskan oleh Majelis dan Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang bertema “Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024”, di Ballroom Swiss-Belinn, Serang, Banten, Senin (5/9/2022).

Suharso Manoarfa diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP setela pernyataannya soal 'amplop kiai' menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, utamanya kaum santri.

Sebagai nahokada baru partai berlambang Ka'bah itu, Rapat Pengurus Harian DPP PPP, menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso.

“Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP."

"Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, Bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024,” ujar Muhammad Mardiono, usai Rakernas di Ballroom Swiss-Belinn, Serang, Banten, Senin (5/9/2022).

Sementara itu, Ketua Majelis Syariah PPP KH Mustofa Aqil Siradj menyebut keputusan ini diambil atas usulan berbagai pihak.

Dia pun berharap keputusan pemberhentian Suharso Manoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.

“Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak."

"Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini."

"Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak,” katanya.

Suharso Manoarfa melawan

Suharso Manoarfa tolak putusan pencopotan dirinya dari jabatan Ketua Umm PPP, dalam Mukernas di Serang, Banteng, tersebut.

Ia menilai, putusan Mukernas Serang tersebut tak sah.

Dengan demikian, Suharso Monoarfa menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam video yang diterima Tribunnews, pernyataan Suharso itu disampaikan di hadapan kader PPP yang tengah mengikuti Workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

"Saya masih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan."

"Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," demikian cuplikan peryataan Suharso di video tersebut. (*)