"Data dari dinsos dan dinkes ada selisih 1.783. Dinkes dan dinsos bisa duduk bersma bersama kroscek data itu," ucapnya. 

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo menambahkan, Pemerintah Kota Semarang telah membayar jaminan kesehatan untuk warganya kepada BPJS Kesehatan untuk program UHC.

Maka, pihaknya menuntut agar masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik. (eyf)