HUT ke-52 PDIP di Tengah Isu Kursi Ketua Umum Digoyang, Megawati Didampingi Hasto dan Prananda

"Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan," ucapnya.

"Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada aja mengundurkan diri hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian 51 saja," terang Effendi.

Lebih lanjut, Effendi membantah soal tudingan adanya ikut campur Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus ini.

Ia justru pernah mengingatkan Hasto, jika Jokowi melindunginya dari kejaran KPK selama ini. 

"Saya sampaikan juga ke Mas Hasto begitu, 'Mas, setahu saya, Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh'," kata Effendi. 

Effendi menyinggung status tersangka yang diemban Hasto baru terbit pada periode baru pimpinan KPK saat Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. 

"Buktinya, kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama, kan tidak ada dikutak-katik itu. Ini kan periode yang baru ini, gitu," jelas Effendi.

"Ya artinya beliau secara political will justru memberikan perhatianlah, tidak pernah ada yang seperti dituduhkan begitu," lanjutnya. 

Presiden Prabowo tak diundang

Pada perayaan HUT ke-52 PDIP kali ini, tak ada perwakilan dari pemerintah yang akan diundang, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Ditemui di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1/2025), Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, HUT PDIP mengatakan acara hanya dihadiri internal partai dan digelar secara sederhana.

"Terkait undangan, HUT partai ini karena acara sederhana kita tidak mengundang wakil pemerintah, kita tidak mengundang Pak Prabowo misalnya," kata Djarot.

Djarot menjelaskan, Prabowo baru akan diundang pada agenda Kongres PDIP.

Djarot berpendapat, agenda HUT Partai merupakan acara internal partai. Sehingga momentum itu akan digunakan sebagai bentuk refleksi partai. 

"Karena Pak Prabowo itu, insya Allah kita akan mengundang para saat menjelang Kongres Partai."