Hasto Dijadikan Tersangka KPK, PDIP: Politisasi Hukum Semakin Kuat, Ada yang Mau Ambil Alih Partai

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespon kabar penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kaitan kasus suap yang menjerat Harun Masiku.

Juru Bicara (Jubir) PDIP, Chico Hakim, mengatakan aroma politisasi hukum dalam penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka KPK sangat kental terasa.

Baca juga: BREAKING NEWS: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dijadikan KPK Tersangka, Kasus Suap Harun Masiku

Baca juga: Posisi Harun Masiku Disebut KPK Terlacak, Ditangkap Seminggu Lagi, Bagaimana jika Pindah Tempat?

Chico Hakim menyebut, politisasi hukum dalam penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan bagian dari upaya mengambil alih PDIP oleh pihak terentu.

Menurut dia, selama ini PDIP terus-terusan diganggu oleh pihak tertentu, untuk merusak soliditas dan memecah belah partai.

"Kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," ujar Chico saat dikonfirmasi, Selasa (24/12/2024).

 Chico mengungkit adanya sejumlah sprindik yang sedang diusut oleh penegak hukum kepada para ketua umum partai politik.

Namun, kasus itu tidak ada kelanjutannya sesuai mereka merapat mendukung pemerintah.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata poltisasi hukum," katanya.

Ia pun menuturkan hanya PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya.

Sebaliknya, partai berlambang banteng itu akan terus melawan.

Diketahui, saat ini hanya PDIP partai di parlemen yang belum menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga sangat mungkin partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan menjadi oposisi.

"Hanya PDIP yang selain tidak menyerah justru semakin keras melawan."

"Jadi berbagai tekanan termasuk ancaman penjara pun bagi kader PDIP itu malah menjadi energi bagi cita-cita yang lebih besar; menjaga kehidupan demokrasi di negeri ini," katanya.

Di sisi lain, Chico juga mengungkit KPK yang justru meralat penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) oleh KPK RI.