Lontarkan Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Prabowo dan Golkar Ingin Tiadakan Pilkada Langsung?

Partai Demokrat akan mengkaji usulan terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky mengatakan, hal ini akan dibahas oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan ketua umum partai lainnya. 

"Nanti dibicarakan ketua umum ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai," kata Riefky di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron juga mengatakan, segala hasil pemilu dan pilkada akan dievaluasi.

Jika usulan itu ingin diakomodasi, nantinya harus melalui revisi undang-undang terkait pilkada.

"Ya ini kan ini nanti masuknya dalam undang-undang, nantinya dalam revisi UU tentu nanti memiliki kajian masing-masing apakah inisiatif nanti dari DPR atau pemerintah karena kan harus dibahas dalam mekanisme revisi undang-undang," ujar Herman.

Pengamat: ketakutan jagoannya kalah

Dilansir Kompas.com, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk ketakutan terhadap rakyat.

Adi berpandangan, wacana tersebut sengaja digulirkan karena para pengusul khawatir jagoan mereka tidak akan terpilih bila dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat. 

"Sederhana saja, yang mewacakan ini adalah mereka yang takut dengan rakyat. Takut jagoan mereka kalah dalah pemilihan langsung," kata Adi kepada Kompas.com, saat diwawancara Rabu (12/10/2022) silam. 

Ia menuturkan, pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD relatif lebih mudah dikalkulasi dan dikendalikan karena pemilihnya tidak banyak.

Ia mencontohkan, jumlah anggota DPRD di tingkat provinsi sekitar 100 orang, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota ada sekitar 50 orang. 

"Jadi, demokrasi lokal kita ingin dikendalikan oleh segelintir DPRD ini saja. Apa lagi alasannya kalau bukan takut ke rakyat, makanya pilkada oleh DPRD kembali dikampanyekan," ujar Adi.

Adi juga menilai dalih mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD karena pilkada langsung dituding berbiaya mahal dan menyebabkan konflik antarpendukung tidak beralasan.

"Itu argumen yang selalu diulang. Padahal pilkada oleh DPRD juga mahal dan pastinya akan menggergaji hak politik rakyat," kata dia.