Ihwal Polemik Rancangan Permenkes, Hartopo-Mawahib Komitmen Bela Kepentingan Buruh Rokok

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS – Polemik peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), terus bergulir.

Sejumlah pihak menilai, rancangan Permenkes terdapat kalusul berkait rokok, yang dinilai sangat memberatkan industri hasil tembakau dan bakal mengancam kehidupan para buruh rokok.

Polemik PP 28/2024 dan rancangan Permkes turut menjadi perhatian pasangan calon (paslon) nomor urut 2 pada Pilkada Kudus 2024, Hartopo-Mawahib.

Baca juga: Ini Alasan Organisasi Buruh Deklarasi Dukung Pasangan Hartopo-Mawahib di Pilkada Kudus 2024

Baca juga: Datangkan Dul Jaelani ke Kudus, Hartopo-Mawahib: Pemimpin Harus Mengerti Kebutuhan Gen Z

Baca juga: Dukungan untuk Mawahib Maju Pilkada Kudus 2024 Mengalir, Deklarasi Aliansi Pekerja Kudus Berkah

Wakil Calon Bupati Kudus, Mawahib, menyatakan Kudus juga dikenal sebagai Kota Kretek, lantaran di kabupaten bertebaran industri hasil tembakau, tepatnya pabrik rokok.

Mulai pabrik rokok berskala kecil, hingga yang mempekerjakan puluhan ribu buruh. Saat ini, terdapat sekitar 80.000 orang yang bekerja sebagai buruh rokok di Kudus.

Ihwal polemik rancangan Permenkes, Mawahib menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk membela kepentingan dan kesejahteraan buruh rokok.

“Kami menerima masukan dan keluhan dari buruh rokok dan organisasi buruh yang menaunginya, terkait rancangan Permenkes yang dinilai akan merugikan mereka,” kata Mawahib, Sabtu (23/11/2024).

Oleh karenanya, ketika nanti terpilih sebagai pemimpin Kudus, ia menegaskan Hartopo-Mawahib akan melobi pemerintah pusat, agar peraturan-peraturan yang ada, termasuk Permenkes yang ditolak banyak kalangan di berbagai daerah, agar tidak merugikan para buruh rokok.

”Komitmen kami akan membela kepentingan buruh rokok di Kudus,” tegas Mawahib.

Diketahui dalam rancangan Permenkes terdapat aturan penyeragaman kemasan rokok. Aturan ini, dinilai akan berimbas langsung terhadap keberlangsungan industri rokok.

Jika regulasi ini diberlakukan, komponen buruh pabrik rokok di Kabupaten Kudus menilai akan ada penurunan kuantitas produksi karena penurunan penjualan. 

Dalam hal ini, antara rokok legal yang dilekati pita cukai dan rokok ilegal akan susah dibedakan.

“Masukan dari komponen buruh ini akan kami matangkan, dan kami akan memberi masukan dan lobi-lobi ke pemerintah pusat demi kebaikaan bersama,” kata Mawahib. 

Mawahib menegaskan, efek domino dari rancangan Permenkes tersebut akan menggoyahkan perekonomian para buruh rokok dan keluarganya.

Di Kudus misalnya, terdapat sekitar 80.000 orang buruh rokok. Jika satu buruh menghidupi 3 orang anggota keluarga misalnya, maka sudah ratusan orang akan terdampak langsung.