Golkar Tegas Menolak, 3 Fraksi DPRD Kudus Gulirkan Hak Interpelasi: Kami Fokus Pilkada & Tugas Dewan

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Fraksi Golkar tegas menolak usulan penggunaan hak interpelasi yang digulirkan oleh tiga dari tujuh fraksi di DPRD Kudus.

Hak interpelasi yang ditujukan kepada Pj Bupati Kudus, Hasan Chabibie, tersebut digulirkan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi PAN-Nasdem, dan Fraksi Pembangunan Demokrat Hanura (PDH).

Penggunaan hak interpelasi tersebut digulirkan oleh tiga fraksi yang didominasi oleh partai pengusung Samani-Bellinda pada Pilkada Kudus 2024, pada rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Baca juga: 3 Fraksi DPRD Kudus Gulirkan Hak Interpelasi kepada Pj Bupati, Apa yang Dipersoalkan?

Baca juga: Ajak Warga Wujudkan Pilkada Kudus Riang Gembira, Gerindra dan Golkar: Tetap Satu Tujuan

Sikap tegas Golkar terhadap penggunaan hak interpelasi sudah dapat dibaca, sejak bersama Partai Gerindra dan Demokrat, menolak usulan hak angket Pilkada Kudus 2024, beberapa waktu lalu. 

Golkar, Gerindra, dan Demokrat, merupakan bagian dari koalisi partai politik yang mengusung pasangan Hartopo-Mawahib di Pilkada Kudus 2024.

Ketua Fraksi Golkar Kudus, Kholid Mawardi menegaskan, sikap Fraksi Golkar tetap pada sikap tegas menolak adanya usulan hak interpelasi sebagaimana penolakan terhadap hak angket yang ditujukan kepada Pj bupati Kudus.

Meski demikian, Kholid menyebut bahwa hak interpelasi yang digulirkan beberapa fraksi merupakan bagian dari demokrasi.

Apalagi saat ini mendekati momentum Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

Fraksi Golkar menghargai pendapat dan usulan masing-masing fraksi sebagai bagian dari hak anggota DPRD.

Namun, Fraksi Golkar tidak terlalu memikirkan bergulirnya hak interpelasi, dan memilih fokus pada persiapan Pilkada, serta fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat agar bisa berjalan maksimal.

"Itu sikap politik masing-masing (fraksi). Kami punya sikap politik sendiri."

"Prinsip kawan-kawan koalisi pendukung Paslon 02 bersama Gerindra dan Demokrat menghargai, itu hak masing-masing yang itu biar jadi ranah masing-masing anggota DPRD."

"Golkar sikapnya tetap sejak awal, sejak hak angket jelas kami menolak," terangnya, Kamis (7/11/2024).

Ada hal yang lebih penting

Bagi Fraksi Golkar, mengawal kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kudus jauh lebih penting dari pada mengurusi hak interpelasi.

Termasuk bagaimana upaya menumbuhkan semangat bersama dalam rangka mewujudkan Kudus yang kondusif. 

Terkait adanya poin dugaan ketidaknetralitas Pj bupati Kudus sebagai bagian dari landasan hak interpelasi digulirkan, lanjut Kholid, Fraksi Golkar menilai bahwa yang berhak untuk menjelaskan adalah pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini M Hasan Chabibie sebagai Penjabat bupati Kudus. 

Namun, kinerja seorang penjabat bupati tentunya sudah dinilai dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. 

Sedangkan dugaan sikap tidak netral oleh Pj bupati tentunya menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dan memprosesnya.

Jika terbukti melanggar sikap netralitas ASN dalam Pilkada, tentunya ada proses lebih lanjut yang harus dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku. 

"Pj bupati Kudus kan sifatnya pemimpin sementara, punya evaluasi kinerja juga."

"Meskipun ada anggapan bahwa hak interpelasi ini tidak berkaitan dengan Pilkada, biar Pj sendiri yang menjawab," tegasnya.

3 fraksi pengusung Samani-Bellinda gulirkan hak interpelasi

Sebelumya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi PAN-Nasdem, dan Fraksi Pembangunan Demokrat Hanura (PDH) sudah mengusulkan hak interpelasi secara tertulis yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Kudus.

Selanjutnya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kudus, H. Mukhasiron dalam Rapat Paripurna yang berlangsung kemarin. 

H. Mukhasiron menyatakan, usulan hak interpelasi bakal ditindaklanjuti segera melalui rapat pimpinan DPRD.

Saat ditanya apakah hak interpelasi ini berkaitan dengan hak angket dan Pilkada 2024, Mukhasiron menjelaskan bahwa semuanya sudah dijelaskan di dalam usulan tertulis dari tiga fraksi yang mengusulkan. 

"Setelah ini kami rapatkan di pimpinan DPRD, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan bagaimana tindaklanjutnya."

"Prinsip kami sebagai pimpinan DPRD memberikan fasilitasi terhadap usulan dari fraksi-fraksi DPRD," tuturnya.

Dari ketiga fraksi yang menggulirkan hak interpelasi tersebut, didominasi partai politik (parpol) pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Samani Intakoris-Bellinda Putri Birton, pada Pilkada Kudus 2024.

Selain PKB, dua fraksi lainnya merupakan gabungan partai politik di DPRD Kudus. Fraksi PAN-Nasdem merupakan gabungan dua partai yang turut mengusung Samani-Bellinda.

Sementara satu fraksi lainnya, Pembangunan Demokrat Hanura, gabungan dari PPP, Demokrat, dan Hanura. PPP dan Hanura merupakan partai pengusung paslon nomor 1.

Peta dukungan partai politik di Pilkada Kudus 2024

Pada gelaran Pilkada Kudus 2024, terdapat dua pasangan calon (paslon) yang akan berkontestasi. Yakni pasangan nomor urut 1, Samani Intakoris-Bellinda Putri Birton; dan pasangan nomor 2, Hartopo-Mawahib.

Pasangan nomor 1, Samani-Bellinda diusung oleh 7 partai pemilik kursi di DPRD Kudus.

Yakni, PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PAN, PKS, PPP.

Sementara, pasangan nomor urut 2, Hartopo-Mawahib, diusung dan didukung oleh 4 partai.

Rinciannya, 3 partai pemilik kursi di DPRD Kudus, yakni Gerindra, Golkar, dan Demokrat. Serta, didukung oleh partai non-parlementer, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (sam)