Anggota DPR Swedia Tak Dapat Tunjangan Rumah & Mobil, Gajinya Rendah: Kami Tak Pantas Diistimewakan

Anggota DPR di Swedia tak punya tunjangan rumah dan mobil. Mereka merasa mewakili rakyat, sehingga tak pantas diistimewakan. Seperti apa kehidupan anggota parlemen di Swedia?

TRIBUNMURIA.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, diberi berbagai fasiltias dan tunjangan oleh negara, melalui berbagai komponen uang bulanan yang diterima.

Sementara, anggota DPR di Swedia, tak mempunyai keistimewaan dari segi fasiltias dan tunjangan, gajinya pun rendah. Keistimewaan mereka hanyalah bisa turut menentukan arah kebijakan negara.

Anggota dewan di Swedia menyatakan, mereka mewakili rakyat, sehingga tak pantas untuk diistimewakan dengan limpahan berbagai fasilitas, tunjangan, dan gaji yang besar.

Baca juga: Anggota DPR RI Termiskin Vs Terkaya Versi LHKPN, Segini Harta Trivoni dan Kekayaan Rusdi Kirana

Baca juga: BREAKING NEWS: Puan Maharani PDIP Kembali Terpilih dan Dilantik Jadi Ketua DPR RI

Seperti apa kehidupan anggota dewan atau anggota DPR di Swedia?

Pada 2019 lalu, BBC News Indonesia pernah menerbitkan artikel berjudul "DPR: Anggota Parlemen Swedia Tak Dapat Tunjangan mobil, Tanpa Tunjangan Keluarga dan Tinggal di Apartemen Sempit".

Dalam artikel yang ditulis oleh jurnalis bernama Claudia Wallin di Stockholm itu, disebutkan bahwa para anggota DPR di Swedia hidup bersahaja.

Di negara lain, gaji tinggi dan fasilitas mewah mungkin menjadi salah satu alasan banyak orang ingin menjadi anggota DPR. Nah, hal tersebut nyatanya tidak terjadi di Swedia.  

"Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi," kata ujar Per-Arne Hakansson, anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat, kala itu.

"Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara," imbuhnya, sebagaimana dilansir BBC News Indonesia pada 5 Juni 2019.

Semua anggota DPR Swedia tidak mendapatkan mobil dinas atau tunjangan untuk membeli mobil.

Parlemen hanya punya tiga mobil dinas, Volvo S80, dan ini hanya diperuntukkan untuk ketua dan tiga wakilnya dan hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen.

Untuk urusan mobilitas, anggota DPR boleh menggunakan semua trasportasi umum secara cuma-cuma.

Mengapa tak ada mobil untuk anggota DPR?

"Kami bukan perusahaan taksi," kata pejabat parlemen, Rene Poedtke.

Ia menjelaskan, tiga mobil dinas tak boleh dipakai untuk mengantarkan anggota DPR dari kantor ke rumah.

Satu-satunya pejabat tinggi negara yang punya mobil dinas adalah Perdana Menteri Stefan Lofven.

Anggota DPR Swedia menerima gaji sekitar 6.900 dollar AS atau sekitar Rp98 juta per bulan kala itu, setengah dari anggota Kongres Amerika Serikat yang menerima gaji 14.000 dollar AS.

Gaji rata-rata di Swedia saat itu adalah 2.800 dollar AS atau sekitar Rp40 juta per bulan.

Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan di luar ibu kota Stockholm boleh mengeklaim semacam tunjangan harian yang besarannya sekitar 12 dollar AS atau setara dengan Rp171.000.

Di Stockholm, uang itu hanya bisa dipakai untuk membeli makanan sederhana.

Sebelum 1957, para anggota DPR Swedia tidak digaji. Dari mana mereka mendapatkan penghasilan?

Gaji mereka berasal dari iuran anggota partai.

Setelah 1957, pemerintah memutuskan untuk menggaji anggota DPR antara lain dengan tujuan orang tertarik untuk masuk parlemen.

Meski demikian, pada saat yang sama, banyak pihak juga menginginkan agar gaji anggota DPR ini tak terlalu tinggi.

Di sejumlah negara, selain mendapatkan tunjangan kendaraan, para anggota DPR juga mendapatkan rumah dinas.

Di Swedia, tidak semua anggota parlemen mendapatkan tunjungan rumah. Tunjangan itu hanya diperuntikan bagi anggota yang berasal dari luat Stockholm dan hanya berbentuk apartemen sempit.

Anggota DPR Per-Arne Hakansson mengatakan, apartemen yang ia tempati hanya punya satu kamar dengan luas keseluruhan tak lebih dari 46 meter persegi.

Apartemen yang ditempati Hakansson termasuk lapang. Properti milik negara biasanya berbentuk studio --jenis apartemen tak berkamar-- dengan ukuran sekitar 16 meter persegi.

Di studio ini hanya ada satu tempat tidur. Tidak ada mesin cuci atau mesin pencuci piring.

Penginapan hanya diperuntukkan untuk anggota DPR. Pasangan atau anggota keluarga yang menginap harus membayar.

Jika pasangan ingin tinggal di properti ini, ia harus membayar setengah dari biaya sewa, yang uangnya masuk ke kas negara.

"Tunjangan hanya semata-mata untuk anggota DPR, bukan untuk pasangan atau anggota keluarga yang lain," kata pejabat parlemen Anna Aspegren saat itu.

Jika tak ingin tinggal di apartemen mungil ini, para anggota boleh menyewa properti lain dengan syarat uang sewanya tak melebihi 820 dollar AS (sekitar Rp 11,6 juta) per bulan.

Untuk ukuran Stockholm, tunjangan uang sewa ini tergolong rendah.

Di masa lalu, tidak ada apartemen dinas bagi anggota dan banyak dari mereka yang biasanya menginap di kantor, yang ukurannya rata-rata 15 meter persegi.

Para anggota DPR Swedia dilarang merekrut staf pribadi atau tenaga ahli. Tapi ada tunjangan untuk menggunakan semacam "staf pendukung atau tenaga ahli bersama" yang disediakan bagi anggota yang memerlukan.

Di pemerintah lokal, upaya penghematan lebih besar lagi. Sekitar 94 persen anggota dewan kota atau dewan daerah tak menerima gaji kecuali bagi mereka yang masuk menjadi anggota komite eksekutif, yang menerima gaji baik karena bekerja penuh waktu atau paruh waktu.

Mengapa demikian?

"Ini adalah pekerjaan sukarela yang bisa kita lakukan di waktu senggang kita," kata anggota dewan kota Stockhom, Christina Elffors-Sjodin.

Situasinya tak berubah

Situasi pada 2019 lalu tampaknya tak begitu berubah hingga sekarang.

Dalam situs resmi Sveriges Riksdag, yakni lembaga legislatif nasional dan badan pengambil keputusan tertinggi di Swedia, masih tertuang sejumlah kebijakan yang mendorong para anggota untuk berperilaku sederhana. 

Misalnya dalam kebijakan perjalanan resmi para anggota, semua didorong untuk memilih alat transportasi termurah.

"Para anggota dapat memutuskan sendiri perjalanan dinas mana yang akan mereka lakukan di Swedia, dan alat transportasi mana yang paling tepat."

"Ketika memilih alat transportasi, anggota harus mempertimbangkan biaya, waktu tempuh, dan dampak lingkungan dari perjalanan tersebut. Aspek keamanan juga harus dipertimbangkan."

"Anggota yang memilih alat transportasi selain yang termurah, harus dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan," tulis dalam situs Sveriges Riksdag, sebagaimana diakses Kompas.com pada Minggu (6/10/2024).

Jika gunakan pesawat, wajib gunakan kelas ekonomi

Disebutkan lebih lanjut, semua anggota parlemen berhak mendapatkan tiket kereta tahunan, termasuk jumlah perjalanan yang tidak terbatas.

Tiket kereta api hanya dapat digunakan untuk perjalanan resmi atas nama Riksdag atau untuk urusan negara lainnya.

Anggota juga berhak menggunakan perjalanan udara. Ketika memanfaatkan perjalanan udara di Swedia, para anggota secara umum harus menggunakan kelas ekonomi.

"Anggota yang melakukan perjalanan jauh dari rumah mereka ke Riksdag atau yang, karena alasan lain, secara teratur perlu melakukan perjalanan udara, dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan tiket perjalanan udara tahunan," tulis Sveriges Riksdag.

Pakai mobil pribadi atau kendaraan umum

Selama perjalanan dinas, anggota parlemen Swedia diarahkan untuk dapat menggunakan mobil sendiri.

"Biaya yang dikeluarkan sebesar 38 krona Swedia per 10 kilometer, di mana 25 krona Swedia dibebaskan dari pajak."

"Jika perlu, anggota dapat menyewa mobil untuk perjalanan dinas mereka," tulis Sweriges Riksdag.

Mereka juga diarahkan untuk memanfaatkan transportasi umum.  

Baru ketika tidak ada transportasi umum atau jika ada alasan khusus, anggota DPR Swedia dapat memperoleh penggantian biaya untuk perjalanan dengan taksi.

"Alasan khusus misalnya termasuk barang bawaan yang berat, menghemat waktu atau alasan medis," jelas Sweriges Riksdag. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Anggota DPR Swedia Tak Dapat Tunjangan Mobil dan Rumah: Tak Pantas Kami Diistimewakan