Mengapa PBNU Ingin Muktamar PKB Dibatalkan saat Raja-raja Bali Tolak Apel Kesetiaan GP Ansor?

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Perseteruan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa tampaknya sedang bergeser ke Pulau Dewata, Bali.

Kedua kubu, mengusung agenda masing-masing di Bali, dalam waktu bersamaan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Muktamar ke-VI di Bali, sementara di pulau yang sama organisasi sayap PBNU, GP Ansor, menyelenggarakan apel akbar kesetiaan.

Baca juga: Raja-raja Bali Tolak Apel Kesetiaan GP Ansor dan Banser di Pulau Dewata: Berdampak Negatif

Baca juga: Gus Yahya Mengaku Dapat Mandat dari Kiai Sepuh NU untuk Perbaiki PKB: Masalah Ini Sudah Lama

Baca juga: Hanya Dijadikan Peluru untuk Tembak PKB, Wapres Maruf Amin Enggan Temui Utusan PBNU

Pada satu sisi, PBNU ingin Muktamar PKB dibatalkan, sementara di sisi lain Raja-raja Bali menyatakan menolak agenda apel kesetian PBNU.

Melalui Habib Umarsyah, PBNU meminta agar PKB membatalkan muktamar yang digelar di Bali 24-25 Agustus 2024.

Ketua PBNU Habib Umarsyah khawatir Muktamar PKB menimbulkan gesekan karena ia mengeklaim banyak elemen masyarakat Bali yang menolak muktamar diselenggarakan.

"Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” kata Habib Umarsyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2024).

Umarsyah mengatakan, Penolakan pelaksanaan Muktamar PKB ke VI datang dari Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, serta Pemuda Bali, kemarin.

Dia menyebut, sejumlah elemen masyarakat Bali ini menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.

"Ada tiga poin pernyataan sikap yang mereka (elemen masyarakat Bali) sampaikan."

"Pertama, mendesak kepada pemerintah daerah dan kepolisian Daerah Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menggangu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional," kata Umarsyah.

Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian daerah Bali atas segala kemungkinan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan situasi damai masyarakat Bali.

Ketiga, mendesak kepala pemerintahan daerah dan kepolisian darrah Bali agar membatalkan dan mencabut izin pelaksanan Muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center.

Oleh sebab itu, Umarsyah meminta agar para elit PKB mendengar aspirasi masyarakat Bali itu dan membatalkan pelaksanaan muktamar di Pulau Dewata itu.

Untuk diketahui, PKB menggelar Muktamar VI di Bali pada 24-25 Agustus 2024, salah satu agendanya adalah memilih ketua umum PKB untuk lima tahun ke depan.

Muktamar PKB ini digelar di tengah konflik antara PKB dan PBNU yang memanas dalam beberapa waktu terakhir.

Raja-raja Bali tolak kegiatan GP Ansor

Sebelumnya diberitakan, kegiatan apel akbar GP Ansor, yang direncanakan menghadirkan belasan ribu anggota Banser di Bali, mendapat respon negatif dari para Pelingsir Puri atau Raja-raja Bali.

Kegiatan oleh belasan ribu orang beratribut mirip militer tersebut dinilai membawa dampak negatif bagi dunia pariwisata dan berimbas pada perekonomian di Bali.

Oleh karenanya, Raja-raja Bali secara tidak langsung menolak kegiatan GP Ansor tersebut dihelat di Pulau Dewata.

Raja-raja Bali atau Pelingsir Puri meminta Kapolri Jenderal Poliri Listyo Sigit Prabowo untuk tak mengeluarkan izin kegiatan apel kesetiaan GP Ansor tersebut.

Selain Banser, rencananya apel kesetiaan tersebut juga akan dihadiri ribuan pendekar pencak silat dari Pagar Nusa.

Diketahui, Gerakan Pemuda (GP) Ansor rencananya akan menggelar Apel Kesetiaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 21-25 Agustus 2024 di Bali.

Pelingsir Puri Agung Pemecutan Badung, Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga, menolak kegiatan yang dihadiri oleh ribuan orang dari Banser dan Pagar Nusa dari luar Bali.

Ia mengatakan, penolakan tersebut dikarenakan akan bisa memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata. 

"Hal ini karena Bali adalah daerah kawasan wisata internasional yang akan menyebabkan ketidaknyamanan para turis dan menganggu aktivitas wisata dan masyarakat lokal, jadi terkesan Bali tidak aman" ucapnya, Jumat (23/8/2024).

Menurutnya, keberadaan ormas yang menggunakan atribut dan seragam seperti seragam tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan.

Keberadaan mereka juga berpotensi terjadinya gesekan dengan masyarakat lokal apalagi masyarakat Bali rukun dan damai.

"Kami Kahwatir akan terjadinya anggapan ketidakamanan kawasan Bali dan juga penurunan pariwisata. Serta akan berdampak kurang baik terhadap pelaku usaha dan ekonomi kreatif," ucapnya. 

Hal senada juga disampaikan Penglingsir Puri Agung Kerambitan, Ida Anak Agung Gde Puja Utama. 

Dirinya berharap Kapolri merespon permohonan para raja Bali, karena kegaitan tersebut akan berdampak negatif terhadap industri pariwisata. 

Apalagi di sisi lain pemerintah tengah masif melakukan berbagai manuver agar pariwisata nasional kembali bangkit.

"Ini akan mengganggu upaya pemerintah yang tengah mengembalikan pariwisata nasional yang terpuruk pasca-pandemi." ungkap dia.

Sementara itu, Pelingsir Puri Agung Singaraja Buleleng Bali, Anak Agung Ngurah Ugrasena, menyampaikan kekhawatirannya akan adanya provokator pada acara apel tersebut. 

Sehingga dapat menimbulkan kericuhan di Bali yang tentunya akan berdampak negatif bagi semua sektor industri di Pulau Dewata. 

"Kami khawatir akan adanya provokator yang dapat menimbulkan kericuhan. Sehingga mengganggu berbagai aktivitas di kawasan pariwisata terutama di Nusa dua, Badung, Bali."

"Kami mohon bapak Kapolri bisa merespon hal ini. Demikian Permohonan kami kepada bapak Kapolri Kami Ucapakan terimakasih," jelas dia. 

Dihadiri 15.000 Banser dan pendekar Pagar Nusa

Dilansir Tribunnews.com, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharuddin, mengatakan setidaknya 15 ribu anggota Banser dan Pagar Nusa akan hadir dalam Apel Kesetiaan kepada NKRI dan Kiai NU di Lapangan Padanggalak, Denpasar, Bali pada Jumat (23/8/2024).

Addin menegaskan bahwa apel tersebut dilaksanakan semata-mata untuk menunjukkan loyalitas Banser dan Pagar Nusa kepada kiai NU.

Dia juga menampik kegiatan itu terkait dengan agenda politik praktis di Pulau Dewata.

Hal itu disampaikan oleh Addin saat memimpin Apel Kesetiaan Kepada NKRI dan Kyai NU bersama Ketua Umum Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen.

”Apel Kesetiaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan agenda politik praktis mana pun, termasuk (Muktamar) PKB,” kata Addin.

Dia juga menyebut, Banser dan Pagar Nusa sebagai badan otonom di bawah NU merasa perlu mengambil sikap atas dinamika yang muncul baru-baru ini.

Menurutnya, Apel Kesetiaan Kepada NKRI dan Kiai NU penting dilakukan. Sebab, selain menunjukkan loyalitas kepada kiai NU, mereka ingin memastikan bahwa Banser dan Pagar Nusa siap bergerak kapan saja saat diberi arahan oleh para kiai NU.

Terlebih, bila ada yang dengan sengaja berlaku tidak hormat kepada mereka.

”Banyak kejadian akhir-akhir ini menimpa kiai NU. Banyak kiai NU yang dihina, dicaci maki, dikeroyok, dan sebagainya,” ujarnya.

”Jadi, hari ini sebanyak 15 ribu Banser dan Pagar Nusa mewakili jutaan anggota lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia menyatakan kesetiaannya kepada NKRI dan kepada Kiai NU, PBNU,” ucap Addin.

Dia menegaskan Apel Kesetiaan Kepada NKRI dan Kyai NU merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Banser dan Pagar Nusa. Mereka berikrar setia dan taat kepada para Kyai NU.

Mengambil lokasi Apel di Bali lantaran Pulau Dewata dinilai sebagai tempat candradimuka kebhinekaan.

Menurut Addin itu selaras dengan semangat yang dibawa oleh Banser dan Pagar Nusa dalam apel yang mereka selenggarakan.

Meski berlangsung tepat sehari sebelum Muktamar PKB dilaksanakan, Addin menegaskan kembali bahwa Banser dan Pagar Nusa tidak ikut campur dengan urusan politik praktis tersebut.

Addin menyebut, Banser dan Pagar Nusa melihat ada dinamika yang muncul di akar rumput.

Sebab, dinamika itu berpotensi mengganggu marwah jam’iyyah NU. Dinamika tersebut tidak bisa didiamkan lantaran berpotensi merusak tatanan organisasi dan merendahkan martabat para Kyai NU.

”Banser dan Pagar Nusa tidak akan tinggal diam ketika marwah PBNU diganggu, kyai-kyai kami dihinakan dan direndahkan,” tegasnya.

Senada, Ketua Umum Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen menyampaikan bahwa apel yang dilangsungkan oleh Banser dan Pagar Nusa di Bali merupakan agenda rutin.

Dia memastikan, sama sekali tidak ada unsur politik dalam agenda yang mereka ini.

”Kami semua dalam satu komando PBNU. Komitmen itu sudah mengakar sejak awal kelahirannya dan terpatri baiat dalam hati, pikiran dan perbuatan para kader Ansor, Banser, dan Pagar Nusa,” terang Nabil. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul PBNU Minta Muktamar PKB di Bali Dibatalkan