Bahaya Politik Dinasti, Pengamat Undip: Jokowi Contoh Nyata yang Terstruktur dan Sistematis

• Pengamat politik Undip, Wahid Abdulrahman, mengingat potensi bencana politik di balik maraknya praktik politik dinasi.
• Wahid menyebut Jokowi menjadi contoh nyata yang terstruktur dan sistematis soal politik dinasti.

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG – Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman menyebut, gelombang politik dinasti berpotensi semakin membesar pada Pilkada 2024.

Hal ini berkaca pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Jateng, terdapat 15 Kepala Daerah yang lahir dari rahim politik dinasti.

Ia mengingatkan, semakin langgengnya politik dinasti bisa menjadi bencana politik bagi daerah tersebut. 

Setidaknya, ada dua hal ketika politik dinasti bisa berpotensi menjadi bencana, pertama tidak ada checks and balances di level DPRD. 

Kedua, sosok orang yang lahir dari rahim politik dinasti tidak punya cukup kompetensi soal pembangunan daerah.

"Politik dinasti gejalanya kian membesar pada pilkada 2024, tidak hanya di level pileg (pemilihan legislatif) namun juga di level eksekutif," ujarnya, Senin (22/7/2024).

Merujuk hasil kajian riset yang dikeluarkan Agus Riyanto, dkk dari Universitas Wahid Hasyim Semarang tentang “Praktik Dinasti Politik Pada Pilkada Serentak Jawa Tengah” (2020) menyebut ada 15 calon yang memiliki keterkaitan dengan politik dinasti.

Belasan sosok dari bagian dinasti politi di berbagai daerah itu meliputi, Umi Kulsum (Blora), Ristawati Purwaningsih (Wakil Bupati Kebumen), Sri Mulyani (Klaten), Zaini Makarim Supriyatno (Purbalingga).

Lalu, Dyah Hayuning Pratiwi (Purbalingga), Mochamad Hanies (Rembang), Bintang Narsasi (Kabupaten Semarang), Etik Suryani (Sukoharjo), Hevearita Gunaryati Rahayu (Kota Semarang), dan Gibran Rakabuming Raka (Solo).

Selanjutnya, Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Sragen) Agung Mukti Wibowo (Pemalang), Achmad Afzan Arslan Djunaid (Kota Pekalongan), Balqis Diab (Kota Pekalongan), Aji Setiawan (Kota Magelang).

Masih dalam riset yang sama, maraknya praktik dinasti politik pada Pilkada Jateng 2020 tidak lepas dari tiga faktor. 

Pertama, faktor kelembagaan terkait putusan MK No.33/PUU/XIII/2015 yang kemudian seakan-akan melegitimasi dinasti politik dalam pilkada di Indonesia.

Kedua, kaderisasi partai politik yang cenderung gagal dan sikap partai yang pragmatis. Ketiga, sikap permisif masyarakat terhadap praktik dinasti politik dalam pilkada yang berkontribusi terhadap kemenangan kandidat yang terindikasi dinasti politik.

Sementara, Wahid berpandangan politik dinasti tumbuh subur juga tak lepas dari politik elektoral di Indonesia yang butuh modal cukup besar sehingga orang-orang potensial yang tak punya modal kesulitan untuk berpartisipasi.

"Di saat bersamaan, ada patron yang menyiapkan keturunannya untuk menduduki posisi strategis," ungkapnya.

Mirisnya, politik dinasti juga dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat kedua anaknya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Menurut Wahid, Jokowi menjadi contoh nyata yang terstruktur dan sistematis soal politik dinasti.

Bagi dia, politik dinasti dengan cara-cara instan atau karbitan akan menjadi masalah.

"Bayangkan, baru tiga hari (Kaesang) sudah menjadi jadi Ketua Umum Parpol di PSI. Kakaknya dari Walikota Solo langsung menjadi Wakil Presiden. Dua kasus itu, secara nalar demokrasi tidak betul," bebernya.

Kendati begitu, dia tak menampik, politik dinasti juga berdampak baik ketika kaderisasi berjalan maksimal. Dan, kasus itu sangat jarang ditemui.

"Politik dinasti menjadi masalah ketika orang itu dipaksakan pada saat  publik butuh sosok kepala daerah yang baik sehingga (adanya politik dinasti karbitan) sangat disayangkan sekali," tandas dia. (Iwn)