Sudaryono Dilantik Jadi Wamentan Mundur dari Pilgub Jateng 2024, Begini Reaksi Gerindra Kudus

Dua hal tersebut kini menjadi fokus DPC Gerindra Kudus agar dalam pelaksanaannya mandapatkan hasil maksimal.

Gerindra harus mampu bersaing dengan partai politik lainnya untuk memenangkan Cagub - Cawagub dan Cabup - Cawabup yang diusung Partai Gerindra.

"Siapapun sosok yang ditunjuk Gerindra, Pilgub Jateng dan Pilkada Kudus harus menang," tegasnya.

Saat ini Partai Gerindra Kudus hanya mengantongi tujuh kursi dari total 45 kursi DPRD Kudus.

Modal tersebut memaksa Gerindra untuk berkoalisi dengan partai politik lain agar bisa mengusung Cabup-Cawabup Kudus minimal sembilan kursi yang dipersyaratkan.

Semua partai politik dinilai masih berpeluang membangun koalisi bersama Partai Gerindra, termasuk partai pemenang PDI Perjuangan dengan perolehan sembilan kursi DPRD.

Sulistyo menyebut, saat ini masih ada lima nama yang bersaing mendapatkan rekomendasi dari Gerindra. Terdiri dari tiga nama sebagai calon bupati dan dua nama sebagai calon wakil bupati.

Sosok Ketua DPC PDI Perjuangan Kudus Masan, mantan bupati Kudus Hartopo, dan mantan Sekda Kudus Samani Intakoris bersaing kuat untuk mendapatkan rekomendasi Cabup dari Partai Gerindra.

Sementara posisi rekomendasi Cawabup diperebutkan oleh Kader Gerindra Sandung Hidayat dan Bellinda Putri Sabrina Birton.

Pelantikan Sudaryono "kawin politik"

Terpisah, pelantikan tiga wakil menteri (wamen) baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat sorotan tajam dari pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli.

Lili menilai, tak ada hal mendesak bagi Jokowi untuk melantik tiga wamen, terutama tambahan satu wamen pada Kementrian Keuangan (Kemenkeu), pada Kabinet Indonesia Maju (KIM), selain bagi-bagi jabatan.

Terlebih, tiga wamen tersebut akan bertugas hanya sekitar tiga bulanm seiring berakhirnya jabatan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Tak ada hal yang mendesak, terutama tambahan satu wamen di Kementerian Keuangan yang dijabat keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono," kata Lili, dalam keterangan yang diterima Tribunmuria.com, Jumat (19/7/2024).

Selain unsur kemendesakan, Lili juga menyoroti potensi beban keuangan negara pada keputusan Jokowi tersebut.