Pilkada 2024 Soliditas KIM di Persimpangan Jalan, Benturan Kepentingan Lokal vs Ego Nasional

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM) di persimpangan jalan, jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Di beberapa daerah, KIM tak lagi kompak untuk mengusung figur-figur yang bakal menjadi kepala daerah (kada), baik di tingkat provinsi maupun di wilayah kabupaten/kota.

Misalnya, di pemilihan gubernur (Pilgub) Banten, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan DKI Jakarta.

Baca juga: Serius Maju Pilgub Jateng 2024, Sudaryono Intens Jalin Komunikasi Politik: Kita Ikhtiar

Baca juga: Bambang Pacul Tampak Akrab dengan Sudaryono, Sinyal Buka Kemungkinan Koalisi Pilgub Jateng 2024?

Baca juga: Datang ke Semarang, Zulhas Tegaskan PAN Usung Kapolda untuk Pilgub Jateng: Dia Penisun Dini

Pada sejumlah Pilkada, ada kepentingan lokal yang berbenturan dengan ego elite nasional KIM.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menganggap ada dua tantangan bagi KIM untuk menjaga soliditas menghadapi Pilkada Serentak 2024.

“Dinamika kepentingan di tingkat lokal dan interaksi ego elit di tingkat nasional inilah yang menjadi ujian bagi soliditas KIM,” ujar Umam pada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Ia mencontohkan persoalan politik yang terjadi di Banten, yang membuat Golkar dan Gerindra berpisah jalan.

Baginya, hal itu juga dipengaruhi oleh ego Gerindra yang cukup besar.

Pasalnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad punya kekuatan elektoral mumpuni di Banten.

“Penolakan Airin dan Golkar terhadap Andra Soni tentu memicu ego politik, yang akhirnya menciptakan faksionalisme di lingkaran KIM,” ungkapnya.

Sementara, lanjut dia, Golkar pun masih enggan melepaskan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta.

Padahal, Gerindra telah menyatakan untuk mengusung Emil untuk menjadi petarung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Situasi itu tengah diperhitungkan oleh Golkar agar tak kehilangan kekuasaan di Jabar dan digantikan oleh Gerindra.

Sebab, Gerindra sendiri ingin mengusung kadernya Dedi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur (bacagub).

“Jika RK dilepas di Jabar, maka Jabar akan menjadi medan pertarungan terbuka yang siap dikapling-kapling oleh kekuatan-kekuatan politik non-Golkar,” tuturnya.