Pemerintah Tak Mampu Lawan Peretas PDN, Siapa Patut Disalahkan? Ini Kata Wapres Maruf Amin

Siapa yang patut disalahkan atas ketidakmampuan Kemenkominfo menghadapi serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN)? Begini kata Wapres Maruf Amin.

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Siapa yang patut disalahkan atas ketidakmampuan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatasi serangan siber pada Pusat Data Nasional (PDN)?.

Padahal, anggaran Kemenkominfo untuk pemeliharaan PDN pada Januari-Mei 2024, mencapai Rp700 miliar.

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, angkat bicara ihwal siapa yang patut disalahkan dalam ketidakmampuan pemerintah menangani serangan siber pada PDN ini.

Menurut Wapres Maruf Amin menyampaikan saat ini belum ada pihak yang dianggap paling bertanggung jawab terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

Dia mengatakan, pemerintah masih berupaya memulihkan situasi PDN Sementara.

"Tetapi bahwa persoalan ini kita harus dalami, pertama kita pulihkan dulu kan situasinya, baru kita cari sebabnya," kata Ma'ruf Amin di sela-sela pembukaan Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim) di Pondok Pesantren Salaf Al Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, Malang, Jawa Timur, seperti dikutip dari Youtube Wakil Presiden RI, Minggu (30/6/2024).

"Nah siapa yang disalahkan itu nanti," sambung Ma'ruf.

Ma'ruf juga menanggapi soal tuntutan supaya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dicopot karena dianggap bertanggung jawab terkait peretasan PDN.

Akan tetapi, Ma'ruf menilai kewenangan penggantian menteri ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena itu kita saya kira kalau urusan ganti mengganti itu urusan hak prerogatif presiden lah," ujar Ma'ruf.

Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024) dan belum pulih sepenuhnya.

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery."

"Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

PDN habiskan anggaran Rp700 miliar

Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menjadi sorotan.

Hal ini menyusul dari adanya serangan siber terhadap fasilitas yang meyimpan data untuk kebutuhan berbagai layanan pemerintahan itu.

Di tengah sorotan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, Kominfo sudah membelanjakan Rp700 miliar untuk pemeliharaan PDN.

Anggaran itu digunakan Kominfo pada periode Januari sampai Mei 2024.

"Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan, ini dari mulai pemeliharaan operasional BTS untuk 4G (Rp1,6 triliun) dan data center nasional Rp700 miliar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).

Bendahara Negara menyebutkan, Kominfo menjadi salah satu kementerian dan lembaga (K/L) yang telah melakukan belanja infrastruktur hingga Mei 2024 lalu.

Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta Belum Sepenuhnya Terbuka Artikel Kompas.id Selain untuk pemeliharan PDN dan BTS, Kominfo menggunakan anggaran belanja untuk kapasitas satelit Rp700 miliar, palapa ring Rp1,1 triliun.

"Jadi belanja untuk kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun yaitu Rp4,9 triliun," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi belanja terkait infrastruktur Kominfo hanya kalah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tercatat realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR sebesar Rp31,6 triliun dan Kemenhub sebesar Rp11,3 triliun.

Sebagai informasi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, gangguan pada sistem PDN Kementerian Kominfo akibat diserang menggunakan virus.

Menurut dia, penyerang meminta tebusan sebesar 8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikan Budi Arie saat ditanya perkembangan penanganan gangguan PDN sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo pada Senin (24/6/2024) siang.

"Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) konferensi pers di Kominfo."

"Saya tinggal karena saya harus ke sini. Ini serangan virus lockbit 302," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden minta PDN diaudit khusus

Dilansir Kompas.com, Presiden Joko Widodo akhirnya memanggil para menteri dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas evaluasi sistem pusat data nasional (PDN), Jumat (28/6/2024).

Rapat itu digelar menyusul peretasan PDN sejak 20 Juni lalu, yang berakibat pada lumpuhnya sejumlah layanan publik.

Para pejabat yang hadir antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi; Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian; dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Lalu, ada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa; dan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh.

Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko.

Rapat berlangsung sekitar satu jam, dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir menjelang pukul 15.00 WIB.

Minta audit khusus Menurut Kepala BPKP Yusuf Ateh, Presiden Jokowi dalam rapat meminta lembaganya untuk mengaudit tata kelola PDN usai mengalami peretasan.

"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Yusuf Ateh usai rapat bersama Presiden.

Ateh menuturkan, pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN.

Audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. Ia menuturkan, sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit.

"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Enggak tahu (jumlah lembaga yang akan diaudit), baru rapat tadi," tutur Ateh.

Kendati demikian, Ateh tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Jokowi menargetkan audit selesai.

"Secepatnya, the sooner the better (lebih cepat lebih baik)," jelas Ateh.

Sementara itu, Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko, meyakini, persoalan peretasan PDN bisa diselesaikan.

Menurut Herlan, sebagai pihak yang ikut mengelola PDN dalam hal backup data, Telkomsigma akan mengupayakan semua layanan enkripsi diaktifkan.

"Yang jelas akan bisa diselesaikan," ujar Herlan usai rapat dengan Presiden.

"Kalau kita mengikuti audit forensik yang dilakukan BSSN, nanti Telkom rekomendasinya apa akan kita laksanakan," lanjutnya.

Herlan mengatakan, sebagai pihak yang ikut mengelola PDN dalam backup data, Telkomsigma akan mengupayakan semua layanan enkripsi diaktifkan.

Tujuannya untuk mengenkripsi data milik kementerian dan lembaga daerah. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pemerintah Fokus Pulihkan PDN, Wapres: Siapa yang Disalahkan Itu Nanti