3 dari 9 Bakal Calon di Pilkada Kudus 2024 akan Dapat Surat Penugasan dari PPP, Siapa Saja?

3 dari 9 orang bakal calon bupati-bakal calon wakil bupati di Pilkada Kudus 2024 akan mendapat surat penugasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Siapa saja mereka?

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - DPC PPP Kabupaten Kudus telah mengantongi sembilan nama yang berburu mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024.

Mereka adalah Ketua DPRD Kudus Masan, Anggota DPRD Jateng Mawahib, kader Gerindra Kudus Sandung Hidayat, mantan Sekda Kudus Samani Intakoris, serta beberapa nama lain seperti Imam Baikuni, Abdul Fatiq, Sunardi, Sugeng SP dan Bellinda Putri Sabrina Birton. 

Sembilan tokoh tersebut telah menyampaikan visi dan misi sebagai bakal cabup dan cawabup dalam kegiatan Pendidikan Politik Menuju Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang diselenggarakan DPC PPP Kudus, Sabtu (8/6/2024) di hotel @home. 

Masing-masing mendapatkan waktu untuk memaparkan visi dan misi di hadapan pengurus DPC PPP Kudus dan DPW PPP Jawa Tengah. 

PPP bermaksud menakar visi misi bakal calon kepala daerah pro rakyat yang nantinya berhak mendapatkan rekomendasi dari PPP maju sebagai bakal Cabup dan Cawabup. 

Sekretaris DPC PPP Kudus, Moh Fatchul Munif mengatakan, pendidikan politik yang digagas DPC PPP Kudus bagian dari upaya penyaringan bakal Cabup dan Cawabup.

Kata dia, semua tokoh yang telah mengumpulkan formulir pendaftaran calon kepala daerah mempunyai kesempatan yang sama untuk memaparkan visi dan misi masing-masing.

Selanjutnya mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai cabup dan cawabup.

"Penyampaian visi dan misi ini bagian dari tahapan penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah yang berlaku di PPP."

"Hasil penyampaian visi dan misi akan dibawa ke DPW, sekaligus hasil fit and proper test," terangnya, Senin (10/6/2024).

Moh Fatchul Munif menyebut, tahapan penyaringan calon kepala daerah di PPP setelah pelaksanaan fit and proper test adalah pemberian surat penugasan oleh DPW. 

Biasanya, kata dia, surat penugasan diberikan kepada beberapa nama untuk menjalankan arahan dan instruksi dari PPP.

Hasilnya menjadi pertimbangan DPP PPP untuk memberikan rekomendasi kepada satu nama. 

Pihaknya belum mengetahui siapa saja yang nantinya mendapatkan surat penugasan dari DPW untuk melaksanakan tugas dan arahan partai.