Harga Beras Melambung Tinggi, Pedagang Pasar Sorot Penyaluran Bansos, Minta Pemerintah Buka Data

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Harga beras masih melambung tinggi pascadigelarnya pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Para pedagang pasar menyoroti aksi pembagian bantuan sosial (bansos) pangan oleh pemerintah.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta kepada pemerintah membuka data terkait jumlah beras yang disalurkan untuk bantuan sosial (bansos) beras pangan.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan.

Ia mengatakan, harga beras di pasar saat ini masih tinggi.

Padahal, pemerintah telah memasok beras stabilisasi pasokan harga pasar (SPHP) ke pasar dan toko ritel selama sepekan.

"Bisa kita cek di pasar-pasar, baik di ritel, ada beras tersebut juga masih di atas HET (harga eceran tertinggi)," kata dia kepada Kompas.com, Minggu (18/2/2024).

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bappanas) harga beras medium dan premium memang masih tercatat naik.

Pada Senin (19/2/2024) hari ini, beras medium tercatat naik 10,79 persen ke Rp15.500 per kilo gram (kg) dan beras premium naik 6,12 persen ke Rp17.000 per kg.

Melihat perkembangan tersebut, Reynaldi menyoroti pelaksanaan penyaluran bansos beras yang dilakukan pemerintah.

Ia menegaskan, dirinya mendukung upaya pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat tergolong miskin.

Namun, proses distribusi bansos tersebut harus dilakukan dengan benar.

Oleh karenanya, ia meminta kepada pemerintah untuk membuka data stok beras yang telah disalurkan untuk bansos dan untuk stabilisasi harga pasar.

"Sebenarnya berapa banyak beras yang digelontorkan untuk bansos, dan ada berapa banyak yang sudah didistribusi ke pasar dan ritel," kata dia.

"Sehingga kita cek hari ini kenapa harga masih tinggi, itu faktor-faktornya ada kendala dan sebagainya," sambungnya.

Menurut Reynaldi, salah satu pemicu utama kenaikan harga beras ialah terganggunya rantai distribusi.

Dengan demikian, perlu adanya pembenahan dalam rantai distribusi komoditas pangan tersebut.

Pembukaan data penyaluran beras untuk bansos dan SPHP disebut menjadi langkah awal perbaikan distribusi beras.

Reynaldi menekankan, permasalahan harga beras harus segera diselesaikan, mengingat permintaan terhadap komoditas itu akan semakin meningkat jelang bulan Ramadan.

"Jadi ini yang harus diurai persoalan satu per satu, dari hulu ke hilir, tentu tidak hanya Bapanas yang kerja sendiri, makanya perlu dielobarsi dengan stakeholders," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah dugaan soal kelangkaan stok dan kenaikan harga beras di pasaran ada hubungannya dengan bansos beras pangan untuk masyarakat.

Menurutnya, bansos beras pangan justru bisa mengendalikan kondisi di lapangan.

"Enggak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali karena justru ini yang bisa mengendalikan," ujar Jokowi usai meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024).

"Karena suplainya lewat bansos ke masyarakat, justru itu menahan harga agar tidak naik," katanya lagi menjelaskan.

Menurut Jokowi, jika tidak ada bansos beras pangan justru harga beras bakal lebih meningkat.

Jokowi lantas menyinggung rumus permintaan dan ketersediaan barang.

"Ini rumus supply dan demand. Suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik otomatis harga terkendali," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Harga Beras Masih Tinggi, Pedagang Pasar Minta Pemerintah Buka Data Penyaluran Bansos Pangan