BREAKING NEWS: Mahfud MD Umumkan Mundur dari Jabatan Menko Polhukam, karena Etika

Mahfud MD selalu membawa surat pengunduran dirinya, dan akan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

TRIBUNMURIA.COM - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, akhirnya secara terbuka mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Rabu (31/1/2024) siang.

Mahfud menegaskan, mundurnya ia dari jabatan menteri agar tak ada konflik kepentingan, penyelewengan jabatan, penyalahgunaan wewenang, serta fasilitas negara.

Untuk persiapannya mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Maju, Mahfud MD telah membawa surat untuk diberikan langsung pada Presiden Jokowi.

"Hari Ini saya sudah membawa surat untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya," ujarnya.

Mahfud MD menyebut, dirinya baru akan tegas mundur dari jabatan menteri setelah bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.

"Saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan."

"Saya dipercaya beliau dengan sungguh-sungguh, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan Insyaallah baik selama 4,5 tahun ini," ujarnya.

Mahfud MD berjanji akan langsung menyampaikan surat pengunduran dirinya begitu bertemu dengan Presiden Jokowi.

"Saya akan pamit penuh kehormatan. Saya selalu membawa surat pengunduran ini, ketika momennya saya ketemu Presiden akan saya serahkan," kata Mahfud MD di sela kunjungannya ke Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Rabu (31/1/2024).

Mahfud menandaskan, tidak boleh 'tinggal glanggang colong playu.'

"Karena itu etika. Saya diangkat penuh hormat dan saya akan pamit dengan penuh hormat," tandasnya.

Pengumuman pengunduran diri Mahfud MD digelar di sela-sela kunjungan atau safari politiknya di Lampung. 

Memberi contoh

Dilansir Kompas.com sebelumnya, Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan keamanan.

Hal itu disampaikan calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut di acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa (23/1/2024). 

Mahfud mengamini pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi. 

"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal."

"Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud. 

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu. 

Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye. 

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.

Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.

Ganjar: hindari conflict of interest

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo memang menyarankan, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hal itu, disampaikan Ganjar usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

 Menurut dia, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah. Mundur atau tidak," kata Ganjar.

Dia mengatakan, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto, yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas di sela kegiatan kampanye Pilpres 2024.

Setelah Ganjar dan Mahfud mendiskusikan tentang potensi conflict of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi Pemilu 2024.

"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest."

"Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagia pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," tutur Ganjar.

Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, kabupaten/kota hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, Ganjar mengatakan confict of interest tidak terhindarkan.

 "Ada yang menggunakan alat transportasi, fasilitas atau program dari pemerintah, alasannya kunjungan kerja tapi ternyata di sana kampanye terselubung, masyarakat bisa menilai tidak netral sampai akhirnya ada laporan koalisi itu," ungkap Ganjar.

Ganjar telah menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.

"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair mundur lah."

"Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair."

"Supaya enggak ada yang klaim bahwa bantuan beras ini punya kementerian, bahwa program ini punya kementerian, itu lebih bagus," tutur Ganjar.

Saran itu juga Ganjar tujukan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). (*)