Nahdliyin Nusantara Gelar Mubes di Yogyakarta, Dorong Netralitas PBNU: Tidak Vulgar dan Murahan

TRIBUNMURIA.COM - Kritikan terhadap sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tahun politik menghadapi Pemilu 2024 terus menguat.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Puncak Resepsi Hari Lahir (Harlah) Ke-101 NU pada 28-30 Januari 2024 di Yogyakarta.

Berkaitan kegiatan tersebut, warga Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Nahdliyin Nusantara juga menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) di Kampoeng Mataraman, Ringroad Selatan Panggungharjo, Sewon, Bantul, Minggu (28/1/2024).

Koordinator Panitia Mubes Nahdliyin Nusantara, Hasan Basri Marwah, mengatakan Mubes digelar untuk mendorong agar warga dan pengurus NU untuk kembali ke khittah.

Yakni bersikap netral dan mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan pada Pemilu 2024.

 "Mendorong agar PBNU mengambil sikap netral dan mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri dan mencerminkan karakter politik berbasis Aswaja," ujarnya.

"Rais Aam dan jajaran syuriah PBNU memiliki hak mutlak menegur dan memberhentikan pengurus PBNU yang terlibat langsung dengan praktek politik praktis dalam Pemilu."

"Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga NU menyalurkan hak-hak politiknya dalam setiap Pemilu dan tidak mengarahkan secara vulgar dan murahan agar pengurus NU dari PBNU sampai MWC memilih salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres," tegasnya.

Diungkapkannya, langkah pengurus NU berpolitik praktis telah melanggar khittah jam'iyyah yang telah menjadi pandangan hidup nahdliyin.

Baca juga: Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama Sasar 437 Kalurahan di DI Yogyakarta

Sejak berdirinya NU, para kiai, ulama, dan pengurus organisasi harus mengambil jarak dengan politik praktis.

"Ini juga didasari dengan banyaknya berita-berita dan dari video-video yang beredar di tengah warga NU, banyak sekali pengurus harian NU dan Banom-banomnya yang terlibat dalam aktivitas dukung mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu secara terbuka."

"Ini tentu sangat meresahkan para Nahdliyin, karena penggunaan jamiah untuk kepentingan politik praktis," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasan Basri juga mengungkapkan jika dalam dasar nilai-nilai keulamaan, yang berpijak pada ahlussunnah wal jama'ah an-nahdliyyah, menegaskan akan arti pentingnya amar ma'ruf nahi munkar.

 Sehingga memberikan pengertian nilai-nilai ulama yang berpijak pada ahlusunnah waljamaah adalah nilai-nilai yang berpijak pada keilmuan, kejujuran, keteladanan, kerahmatan, dan pengayoman (riayatul ummah).