Jokowi Nyatakan Presiden Boleh Memihak & Kampanye, Prof Muradi: Merusak Sendi-sendi Negara

TRIBUNMURIA.COM - Guru besar politik dan keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Muradi menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ihwal presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pemilu 2024 ini. Prof Muradi menyatakan, pernyataan presiden tersebut telah merusak sendi-dendi bernegara.

"Ini (pernyataan Jokowi) akan merusak sendi-sendi politik kita.Saya berharap Presiden mempertimbankan betul, tidak melakukan kegiatan yang merusak demokrasi," ungkap Prof. Muradi dalam program On Focus Tribunnews, Rabu (24/1/2024).

Dituturkan Muradi, pernyataan Presiden Jokowi tersebut membuat banyak orang merasa kondisi bangsa-negara sedang tidak baik-baik saja. Sebab, presiden sudah tidak berada pada rel yang sesuai.

"Lebih baik Presiden itu mengambil cuti, kalau memang ingin aktif untuk melakukan upaya pemenangan nomer sekian, di mana anaknya menjadi cawapres. Itu jauh lebih elegan, jauh lebih terhormat," ucap Prof Muradi.

Muradi menekankan, Presiden Jokowi akan lebih baik untuk menjaga jarak dengan politik elektoral dan politik praktis, yang memihak paslon tertentu. Sehingga, Jokowi akan lebih fokus untuk menjalankan fungsi-fungsi kepresidenan.

"Banyak orang sekarang bingung, posisi dari beliau (Jokowi), ini apa sih? Ini kok anomali sekali secara politik. Apa yang mau diperjuangkan kepala negara untuk demokrasi," tuturnya.

Pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh memihak dan kampanye akan berimplikasi panjang terhadap pejabat-pejabat lainnya. Misalnya kepala desa, kepala daerah, atau pejabat publik lainnya.

"Presiden aja kampanye kok, masak saya enggak boleh," terangnya.

Polemik soal Presiden boleh tidak netral, memihak, dan berkampanye bermula dari pernyataan Jokowi, di Jakarta. Hal itu disampaikan Jokowi ketika dibersamai capres nomor urut 2, Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

Menurut Presiden Jokowi setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Presiden Jokowi menyatakan pejabat boleh berkampanye, bahkan presiden sekalipun boleh berkampanye.

Jokowi menjelaskan paling penting adalah saat berkampanye yang bersangkutan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun Video dengan judul Akademisi : Pernyataan Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye Rusak Sendi-sendi Negara