Pilpres 2024
Pj Gubernur Jateng Jemput Prabowo, Pengamat Undip: Tak Cerminkan Netralitas, Tendensi Keberpihakan
Pengamat politik Undip Wahid Abdulrahman nilai sikap Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana jemput Capres Prabowo tak cerminkan netralitas, tendensi berpihak
TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wahid Abdulrahman, menilai perilaku Nana sangat bertentangan dengan semangat netralitas.
Hal ini terkait dengan sikap Nana yang menjemput langsung Prabowo Subianto yang hendak menghadiri acara ultah PSI di Jatidiri Semarang pada 9 Desember 2023 kemarin.
Ia menilai, perilaku Nana Sudjana yang menjemput langsung Prabowo Subianto tidak lah proporsional.
Baca juga: Ultah ke-9 PSI di Jatidiri Semarang Dihadiri Kaesang dan Prabowo, Diisi Joget-joget dan Karaoke
Baca juga: Jadi Capres Terkaya, Prabowo Ngaku Bokek setelah Kalah Pilpres: Baru Sempat ke Aceh Sejak 2019
Baca juga: Polemik Ndasmu Sastrawan Banyumas Ahmad Tohari: Itu Kasar, Tak Sopan, Bukan Bahasa Sehari-hari
Wahid menegaskan, sikap Nana Sudjana dinilai tak mencerminkan netralitas aparatur sipil negara (ASN), padahal selama ini Nana Sudjana kerap menekankan netralitas kepada para bawahannya.
"Itu jelas tidak proporsional. Sangat kontraproduktif dengan semangat netralitas. Ini kan tahun politik seharusnya hal sensitif (seperti ini) paham," kata Wahid, Kamis (28/12/2023).
Ia menegaskan, Nana Sudjana yang menjemput langsung mantan Danjen Kopassus yang datang dalam kapasitas sebagai capres, sangat sensitif.
Menurut dia, langkah Nana yang cenderung tidak netral ini bisa jadi akan dicontoh oleh kepala daerah.
"Ini kan tahun politik seharusnya hal sensitif seperti ini paham."
"Nanti bisa dicontoh, jadi template, pada posisi apa (boleh menjemput) apalagi kalau itu ultah partai," tegas Wahid melalui sambungan telepon, Kamis (28/12/2023).
Menurutnya sikap Nana telah menggambarkan kecondongan pada pihak tertentu dalam pemilu ini.
Pasalnya Prabowo datang sebagai capres pasangan calon nomor urut 2 yang hendak mendatangi acara HUT PSI.
"Saya yakin itu bukan karena ketidakpahaman, tapi memang ada tendensi terhadap keberpihakan ke sana, karena kalau semangat netralitas tidak harus seperti itu."
"Apa iya semua menteri dan pejabat disambut gubernur? Kan bisa dipertanyakan," tambahnya.
Mengingat Nana kerap mengampanyekan pemilu damai dan pentingnya netralitas menjelang Pemilu 2024 bagi ASN dan TNI, Polri yang bertugas di Jateng, hal ini dinilai tak sesuai.
"Cuma sekali lagi ini kan Jateng, penguasanya sedang punya hajat dan Jateng menjadi salah satu penentu kemenangan."
"Sehingga dalam perspektif politik elektoral itu dianggap wajar, tapi sekali lagi itu jelas menunjukkan keberpihakan, harusnya tidak seperti itu klo semangat netralitas dijunjung," jelasnya.
Alih-alih berkelit dengan alasan protokol, Wahid berharap agar sikap serupa tidak diulang kembali.
Pasalnya para eksekutif atau kepala daerah di bawahnya akan mudah memakai alasan yang sama dengan Nana saat terlibat dalam politik praktis.
"Pertama mestinya enggak perlu diulang kalau memang masih menjaga netralitas."
"Itu memang sebagai Pj Gubernur, tapi artinya jadi panutan bagi pejabat lain di bawahnya, misalnya bupati walikota nanti juga akan memberi alasan yang sama," bebernya.
Melihat dalam penjemputan Prabowo di bandara Ahmad Yani Semarang itu Nana dikelilingi oleh petinggi Partai Gerindra dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Wahid menilai publik telah memahami situasi tersebut.
"Itu menurut saya kalau jadi alibi atau alasan ya monggo, tapi publik saya kira semua sudah paham arahnya kemana dan itu semacam sinyal, partai lain kalau commit dengan netralitas, saya kira tidak seperti itu," tandasnya.
Bawaslu lakukan penelusuran
Bawaslu Jawa Tengah hingga kini masih mengumpulkan bukti-bukti dan pendalaman penelusuran dugaan pelanggaran netralitas Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana yang menyambut Prabowo Subianto di tengah tim pemenangan Capres Cawapres Prabowo-Gibran.
Bawaslu Jawa Tengah mengaku sudah melihat video dan foto Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyambut Prabowo di bandara dan kini masih dalam pendalaman.
Sementara terkait pemanggilan Nana soal dugaan pelanggaran netralitas Bawaslu Jateng mengaku belum berencana melakukan pemanggilan atau klarifikasi.
Pasalnya, hingga kini masih menunggu pengumpulan bukti-bukti dan proses penelusuran dugaan pelanggaran.
"Bawaslu Jateng tentu sudah melihat videonya sudah melihat fotonya, dalam konteks itu kami memang memiliki mekanisme apakah memang dugaan pelanggaran peristiwa tersebut memenuhi unsur pelanggaran atau tidak."
"Kami sampai hari ini masih dalam proses untuk mengumpulkan bukti-bukti," Komisioner Bawaslu Jateng Rofiuddin.
Sebelumnya, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana merasa menjadi korban politisasi saat dirinya menjemput Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto di Semarang.
Nana menegaskan penyambutan itu hal yang biasa dilakukan untuk menyambut pejabat baik itu Menteri, Kepala Lembaga, Ketua MPR/DPR.
Terlebih, Prabowo adalah Menteri Pertanahan dan juga calon presiden (capres).
"Penjemputan memang rutin sesuai protokoler," ucapnya kepada awak media seusai Apel Operasi Lilin Candi Polda Jateng di Simpang Lima Kota Semarang, Jumat (22/12/2023).
"Hanya jemput saja, sesuai kapasitas beliau (Prabowo) sebagai Menhan, tidak pernah melakukan kegiatan lanjutan," lanjut Nana Sudjana. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pengamat Politik Undip: Sikap Pj Gubernur Nana Sambut Prabowo di Semarang Bertentangan dengan Semangat Netralitas
Minta MK Percepat Pelantikan Presiden Terpilih, Pemohon: yang Menjabat Sudah Berkurang Pengaruhya |
![]() |
---|
Ganjar Tegas Oposisi: Tegakkan Moralitas Politik, Cara Lain Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran |
![]() |
---|
Terima Putusan MK, Ganjar-Mahfud Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran: Bersatu Kembali untuk Bangsa |
![]() |
---|
BREAKING NEWS: Putusan MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Sengketa Pilpres 2024 |
![]() |
---|
Sidang Putusan MK, Majelis Hakim Mahkamah Tolak Gugatan Sengketa Pilpres dari Paslon Amin |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.