Dukungan Perangkat Desa untuk Prabowo-Gibran Disorot, Pengamat UI: Gaya Kepemimpinan Orba

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Arus mobilisasi dukungan terbuka perangkat desa untuk pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menilai, mobilisasi aparat desa dalam pemilu merupakan gaya kepemimpinan rezim Orde Baru (Orba).

Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, perangkat desa dan aparatur desa lainnya harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu.

Diketahui, saat ini banjir kritik tengah mengalir deras ke delapan organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu.

Organisasi diketahui memberikan sinyal dukungan terhadap pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sinyal dukungan tersebut dinilai tak ubahnya era Orde Baru yang memobilisasi aparat desa untuk mendapatkan dukungan suara.

Di sisi lain, dukungan tersebut dinilai berbahaya karena menabrak sikap netralitas perangkat desa.

Sinyal dukungan

Delapan organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran.

Gibran pun didaulat untuk berpidato dalam acara tersebut, meski Wali Kota Solo itu tidak menyinggung soal dukung-mendukung dalam pidatonya yang cukup singkat.

"Ini tadi masukan-masukan aspirasi dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa sementara kami tampung dulu."

"Mungkin minggu depan kita jadwalkan ketemu saya ya, Pak, biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama," kata Gibran, Minggu sore.

Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas mengeklaim, tindakan para perangkat desa itu bukanlah bentuk kampanye.

Namun, ia tidak menutup peluang bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota permusyawaratan desa bakal mengampanyekan pasangan capres dan cawapres di balik layar.

"Jadi gini, kalau ada menuduh bahwa ini menggerakkan ini berkampanye, ini tidak berkampanye."