Pilpres 2024

Ganjar Respon Pencopotan Balihonya di Bali: Aparatur Negara Semua Harus Netral

Ganjar Pranowo merespon aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud jelang kunjungan Presiden Jokowi ke Bali. Kata Ganjar baliho tersebut sudah dipasang lagi

Tangkapan Layar Youtube Tribun Timur
Aksi pencopotan bendera partai PDIP dan baliho Ganjar-Mahfud jelang kedatangan Presiden di Bali. 

TRIBUNMURIA.COM, BALI – Bakal calon presiden 2024, Ganjar Pranowo angkat bicara terkait pencopotan baliho bergambar dirinya di Bali menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Bali, Selasa (31/10/2023) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar menegaskan pihaknya sudah berkomunikasi terkait persoalan tersebut.

Ganjar menegaskan, aparatur negara harus netral dalam Pemilu 2024, tak boleh berat sebelah atau menindak pihak tertentu dan mengabaikan pihak lainnya.

"Saya coba bertanya kemarin, kenapa dicopot ya. Memang kalau ada yang melanggar, silakan dicopot."

"Tapi kalau tidak ada yang melanggar ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," ucap Ganjar ditemui usai menghadiri Munas Indonesiapersada.id di Prama Sanur Beach Hotel Bali, Rabu (1/11/2023).

Dari hasil komunikasi itu, Ganjar mendapat kabar bahwa akhirnya pihak yang mencopot sudah memberikan statemen.

Baliho bergambar dirinya dengan Mahfud MD itu kembali dipasang lagi.

"Saya sudah komunikasi sama Pak Wayan Koster, sudah ada statemen dari pihak yang mencopot dan akhirnya dipasang lagi. Jadi sudah dipasang," ucapnya.

Ganjar berharap kejadian itu tidak terulang lagi.

Dia mengajak semua pihak untuk mendorong pemilu yang baik.

"Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok bisa berjalan dengan baik."

"Dan aparatur semuanya bisa netral. Itu yang paling penting," pungkasnya.

Diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang dipasang di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023) pagi.

Pencopotan baliho tersebut dilakukan menjelang kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya karena alasan mengganggu estetika. (*)

Sumber: TribunMuria.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved