Komitmen Pemerintahan Bersih, Begini Cara Ganjar Tuntaskan Persoalan KKN di Lembaga Pemerintah

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden 2024, Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya reformasi hukum untuk penegakan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia.

Menurut Ganjar, banyak masyarakat yang khawatir apabila setelah reformasi 1998, masih banyak praktik KKN yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

“banyak masyarakat yang mempertanyakan salah satu agenda reformasi penegakan hukum, yaitu anti KKN, maka pemerintah harus serius betul mengurus ini,” ucap Ganjar saat berada di Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2023).

Beberapa kali Ganjar juga mengaku berdiskusi dengan Mahfud MD, soal prioritas pembentukan pemerintahan yang bebas KKN.

Ganjar menegaskan perlu ada peraturan hukum yang ketat agar tujuan tersebut bisa terwujud.

“Kami telah melakukan pembahasan yang mendalam dengan Pak Mahfud mengenai masalah ini. Kami berupaya untuk memastikan bahwa sistem yang sudah berjalan dengan baik secara lembaga dapat diimplementasikan dengan efektif."

"Jika nanti ditemukan bahwa regulasi yang telah diatur dengan sangat rinci ternyata tidak dapat diterapkan dengan baik, maka akan diperlukan ulasan dan perbaikan,” terang Ganjar.

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut, pemerintahan yang bebas dari KKN dapat diwujudkan apabila pemerintahnya bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, adalah penting bagi pemerintah untuk memilih aparat penegak hukum (APH) yang netral dan tidak memihak.

“Peran aktor dalam pemilihan aparat penegak hukum (APH) yang kuat dan benar-benar netral sangat signifikan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan APH yang bersikap adil dan tidak memihak,” sambung Ganjar.

“Karena rakyat pasti akan merasa frustrasi. Pada tahun 1998, terjadi perubahan besar dan rakyat tentu mengharapkan perbaikan dalam sistem tata pemerintahan, termasuk yang bersifat anti-KKN. Ingatlah akan pentingnya anti-KKN,” kata dia.

Sebelumnya, Mahfud telah menyatakan bahwa jika penegakan hukum dilakukan dengan baik dan benar, setengah dari permasalahan di Indonesia dapat terselesaikan.

"Apabila penegakan hukum di Indonesia dapat dijalankan dengan efisien dan benar, menurut saya, walaupun angka 50 persen ini adalah perkiraan yang lebih berfokus pada kuantitas, mari kita katakan setengah, menurut saya setengah dari masalah bangsa ini dapat diselesaikan," ungkapnya.

Dia menegaskan hal tersebut saat berbicara dalam acara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta Barat, yang disiarkan Kompas TV pada tanggal 18 Oktober 2023.

Dia mengatakan bahwa penegakan hukum yang efisien akan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju juga menyoroti pentingnya kepastian dan ketegasan hukum, terutama dalam hubungannya dengan para pemimpin atau elit.

"Dalam lapisan pemerintahan yang lebih tinggi, terkadang kepastian hukum tidak selalu diberikan oleh para pemimpin atau elit."

"Terdapat situasi tumpang tindih, tindakan korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Sementara di tingkatan yang lebih rendah, perlindungan hukum seringkali tidak ada," ujarnya. (*)