Terungkap! Jokowi Marah ke PDIP karena Minta 3 Periode Tak Dituruti, Adian: Kita Patuh Konstitusi

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Terungkap, awal mula retaknya hubungan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Bermula dari ditolaknya pemintaan Jokowi ke PDIP untuk mengubah konstitusi terkait masa jabatan presiden Indonesia dari maksimal dua periode menjadi tiga periode.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu.

Menurut Adian, permintaan Jokowi agar PDIP memotori perubahan konstitusi terkait masa jabatan presiden merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi.

Karenanya, sambung Adian, permintaan Jokowi itu sama sekali tak bisa dituruti.

Sebab, PDIP berkomitmen untuk menjaga konsitusi, pembatasan masa jabatan presiden.

Adian menegaskan, retaknya hubungan itu karena persoalan PDIP yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak."

"Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Menurut Adian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Ia juga menegaskan bahwa PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi."

"Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing."

"Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya lagi.

Anggota Komisi VII DPR ini lantas mengaku tidak antipati dengan Jokowi.

Tetapi, ia menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP.

Padahal, menurutnya, partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya.

Mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.

“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih."

"Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu, minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi."

"Lalu, minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ujar Adian.

“Lalu, ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi."

"Lalu, ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,” katanya lagi.

Akan tetapi, Adian kini mengaku sama sekali tidak peduli pada Jokowi beserta keluarganya.

Sebab, mereka disebut berpaling dari PDIP.

Saat ini, ia mengatakan, PDIP hanya memikirkan bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Ia mengaku bahwa status Gibran di PDIP akan diserahkan pada DPP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar."

"Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi enggak saya pikirkan."

"Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” ujar Adian.

Sebagai informasi, belakangan hubungan Jokowi dan keluarganya dengan PDI-P disebut-sebut merenggang.

Hal ini karena Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto, yang bukan didukung oleh PDI-P.

PDI-P sendiri sudah mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, hingga kini tak ada satu pun elite PDIP memberikan komentarnya tentang pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo.

Mereka juga tak mengomentari manuver Jokowi yang diduga untuk memuluskan jalan dinasti politiknya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Adian Napitupulu Ungkap Persoalan Jokowi dan PDI-P Bermula dari Ditolaknya Permintaan Presiden 3 Periode