Rekam Jejak Capres Ganjar Pranowo Tegas Melawan Politik Uang

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masyarakat harus melek terhadap ancaman-ancaman yang datang.

Salah satu ancaman yang berbahaya adalah money politic.

Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo memberikan penjelasan bagaimana cara melawannya.

Merujuk laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), politik uang (money politic) dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya mempengaruhi pilihan pemilih (voters), dalam perhelatan Pemilu.

Bukan hanya sebatas pemilih saja, politik uang juga menyasar penyelenggara Pemilu dengan imbalan seperti materi atau yang lainnya.

Praktik tersebut berperan dalam memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, dan bukan kepentingan masyarakat yang memilihnya.

Pasalnya, karena mengeluarkan uang banyak dengan money politic, para politikus merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya mengembalikan modal yang keluar sepanjang masa kampanye.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief menjelaskan, alasan mengapa politik di Indonesia berbiaya mahal, adalah karena politik uang.

"Dari kajian kami, keberhasilan dalam pemilu atau pilkada 95,5 persen dipengaruhi kekuatan uang, sebagian besar juga untuk membiayai mahar politik."

"Kontestan harus mengeluarkan Rp5-15 miliar per orang untuk ini," ungkap Amir mengutip laman KPK.

Rekam Jejak Ganjar Melawan Money Politic

Capres 2024, Ganjar Pranowo, memiliki rekam jejak positif dalam menghadapi ancaman money politic. Hal ini terjadi saat ia mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2013.

Saat itu, Ganjar mengaku akan mengedepankan politik yang jujur dan berintegritas dengan cara-cara yang benar.

Sebab itu pihaknya menyiapkan 'Satgas Anti-Money Politics'. Hal itu kemudian ditradisikan secara internal di lingkungan partai.

Menurut Ganjar, satgas semacam ini pernah dilakukan saat pilkada di Yogyakarta dan Banyumas.

"Di Jogja ditemukan 16 kejadian money politics, sedang di Banyumas sekitar empat atau enam, dan di dua titik itu kita menang," ujarnya saat itu.

Pembentukan satgas itu, menurut Ganjar, dilakukan untuk benar-benar mewujudkan politik yang bermartabat.

Selanjutnya, pada perhelatn Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 21 kabupaten/kota pada 9 Desember 2015.

Ganjar Pranowo yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) mengimbau masyarakat membongkar praktek money politic.

"Kalau melihat money politic bongkar saja, berkoordinasi dengan petugas panwas yang proaktif dan masyarakat tidak perlu takut melaporkannya," kata Ganjar di sela pengecekan kesiapan pelaksanaan pilkada di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) 01 Kelurahan Karangayu, Kota Semarang, pada Selasa (8/12/2015) silam.

Menurut Ganjar saat itu, keberanian masyarakat tersebut akan membantu membongkar praktik politik uang itu juga akan menghentikan perilaku-perilaku buruk dalam pilkada.

Ganjar berpendapat bahwa masyarakat yang berhasil melaporkan sekaligus membongkar politik uang itu akan mendapat penghargaan sebagai bentuk pendidikan politik.

Rekam jejak Ganjar Pranowo melawan kebiasaan buruk money politic menunjukan integritas yang ia miliki, serta kesiapan dalam menyambut pemilu 2024 mendatang.

Ganjar Pranowo akan bersanding dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)  Prof Mahfud MD, sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. (*)