18,1 Persen Pemilih akan Pilih Capres Rekomendasi Jokowi, Hasil Survei Litbang Kompas

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - 18,1 persen pemilih akan memilih calon presiden (capres) 2024 yang direkomendasikan atau di-endorse Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

Sementara, 32,6 persen pemilih lainnya memastikan tak akan memilih sosok capres 2024 yang direkomendasikan Jokowi.

Sedangkan 49,7 persen lainnya masih menimbang dan mempertimbangkan, tergantung pada kualitas sosok capres 2024.

Demikian hasil survei Litbang Kompas periode akhir Juli hingga awal Agustus 2023.

Survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, ada peningkatan proporsi publik yang akan menentukan pilihan calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sesuai rekomendasi Presiden Joko Widodo.

"Saat ini, terbilang 18,1 persen responden yang memastikan bakal memilih sosok ataupun calon presiden yang direkomendasikan oleh Presiden Jokowi," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Rabu (23/8/2023).

Berdasarkan survei, proporsi responden yang memilih capres sesuai rekomendasi Jokowi perlahan-lahan bertambah sejak Juni 2022 hingga Agustus 2023.

Pada Juni 2022, angkanya 14,6 persen; lalu pelan-pelan naik ke 15,1 persen pada Oktober 2022; kemudian menjadi 15,2 persen pada Januari 2023; serta sebanyak 16,3 persen pada Mei 2023; dan 18,1 persen pada Agustus 2023.

32,6 persen tak akan pilih capres rekomendasi Jokowi

Sementara itu, ada sekitar separuh bagian responden atau 49,7 persen yang masih mempertimbangkan, menyatakan pikir-pikir dan menggantungkan putusan pada kualitas sosok calon yang direkomendasikan.

Sisanya, hampir sepertiga bagian atau 32,6 persen menyatakan pasti tidak akan memilih siapa pun calon yang direkomendasikan Jokowi.

Menurut Litbang Kompas, proporsi pemilih yang mengikuti rekomendasi Jokowi soal pencapresan mengindikasikan dua hal.

Pertama, hal itu ada kaitannya dengan keinginan masyarakat agar presiden berikutnya melanjutkan program kerja dan pencapaian pemerintahan Jokowi.

"Hasil survei mengungkapkan, siapa pun sosok calon presiden yang bersaing dalam pemilu kali ini, mereka akan lebih banyak mendapat insentif elektoral jika keberlanjutan program kerja kabinet pemerintahan Jokowi menjadi pilihan program kerja," tulis Litbang Kompas.

Kedua, hal itu menandakan semakin kuatnya daya tawar Jokowi yang bakal berpengaruh terhadap potensi elektabilitas masing-masing bakal calon presiden.