Selangkah Lagi Blora Jadi Kabupaten Layak Anak

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Pemkab Blora menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun ini.

Diharapkan lewat upaya itu pencapaian indikator-indikator Kabupaten Layak Anak lebih terarah dan berbuah maksimal.

Hal itu disampaikan Bupati Blora Arief Rohman saat kegiatan verifikasi lapangan secara hybrid sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh tim dari Kementerian PPPA dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Senin (5/6/2023). Verifikasi lapangan KLA secara hybrid berlangsung di Pendopo Bupati Blora.

Plt. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian PPPA RI, Atwirlany Ritonga, bersama dengan tim, Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi hadir secara daring zoom meeting. 

Di hadapan tim penilai, Arief Rohman, sampaikan komitmennya terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Blora.

"Saya bersama Wakil Bupati, Forkopimda dan instansi vertikal sangat berkomitmen terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Blora untuk semua klaster, kelembagaan, Kelana (kecamatan layak anak) dan Dekela (desa/ kelurahan layak anak). Karena anak-anak adalah masa depan bangsa ini." .

"Termasuk, sektor kelembagaan kabupaten layak anak akan segera kita penuhi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berperspektif pemenuhan hak dan perlindungan anak," kata Arief Rohman.

Disampaikan, untuk klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, dengan capaian Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dimaksimalkan agar bisa 100 persen. Pada tahun 2022 berada di angka 99,32 %.

Selain itu, Pemkab Blora berinovasi dengan menyelenggarakan Musrenbang Keren yang pesertanya adalah anak-anak disabilitas, lansia, dan perempuan. Musrenbang Keren itu untuk menjamin bahwa anak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan sekaligus wadah untuk pemenuhan hak anak.

"Kemudian, di klaster II, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan peran aktif TP PKK, 24 LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan lembaga layanan konsultasi keluarga lainnya lain di Kabupaten Blora.  Kami berharap anak- anak di Kabupaten Blora bisa menjadi anak yang berkarakter, berkualitas unggul dan berdaya saing," paparnya.

Sementara itu, berkaitan dengan Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pemkab Blora  terus berupaya menurunkan angka stunting dan gizi buruk.

Begitu juga dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang ramah anak, akan diperbaiki kualitas dan kuantitasnya. Sehingga anak-anak bisa mengakses layanan kesehatan dengan cepat dan mudah.

Baca juga: Butuh Upaya Keras Capai Penghargaan Kota Layak Anak, Bupati Sragen Usul Reward Berupa Insentif

Di Klaster IV  berkaitan dengan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Disampaikan Arief Rohman, pihaknya juga mendorong semua sekolah bisa menjadi satuan pendidikan ramah anak dan berharap wajib belajar 12 tahun bisa tercapai diiringi dengan penambahan ruang bermain dan pusat kreativitas anak.

"Di Klaster V Perlindungan Khusus, kami berikan berbagai layanan dan fasilitas untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus," terangnya.

"Dengan pelaksanaan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, kami yakin bisa menjamin semua anak, baik korban dan pelaku, terlindungi dengan maksimal mulai dari desa, kecamatan, maupun dalam wilayah kabupaten," tambahnya.