Dana Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Membengkak, Jadi Rp 18,02 Triliun, Setara Membangun Apa?

“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business (B to B). Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet pada 3 September 2015.

Menteri Perhubungan 2014-2016, Ignasius Jonan, juga menegaskan pernyataan Jokowi. Di mana pemerintah menolak semua tawaran, baik dari China maupun Jepang, apabila mengggunakan uang negara.

“Intinya proyek ini (kereta cepat Jakarta-Bandung) menjadi B to B tidak memakai APBN. Kalau B to B diserahkan ke BUMN atau swasta. Jadi kalau mau melanjutkan silahkan membuat bisnis sendiri, mau Jepang atau Tiongkok,” kata Jonan kala itu.

Meski pada awalnya pemerintah menegaskan kalau negara tidak akan memberikan jaminan apa pun pada proyek KCJB, misalnya dalam skenario terburuk proyek ini biayanya membengkak maupun mangkrak menjadi besi tua.

Namun belakangan di kemudian hari, pemerintahan Presiden Jokowi akhirnya meralatnya, di mana kini pemerintah bisa ikut mendanai proyek KCJB melalui APBN demi menyelamatkannya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Setara Bangun 1.081 Km Tol di Sumatera"