Wawancara Eksklusif Putu Sumarjaya, Beber Proyek Kereta Api Menguntungkan sebelum Terjaring OTT KPK

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Kepala Balai Teknis Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, beberkan proyek kereta api yang menguntungkan, sebelum ia terjaring OTT KPK.

Diektahui, Putu Sumarjaya, beserta sejumlah pejabat dan pihak swasta, terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di Semarang, Selasa (11/4/2023).

Sebelum adanya OTT KPK, Tribunmuria Network sempat melakukan wawancara eksklusif dengan Putu Sumarjaya.

Baca juga: Siapa Sosok Putu Sumarjaya Pejabat yang Terjaring OTT KPK di Semarang?

Baca juga: OTT KPK di Semarang Sita Uang Miliaran Rupiah: Korupsi Proyek Kereta Api, Uangnya Dibagi untuk THR

Baca juga: OTT KPK di Semarang Berkait Proyek Track Out Jalur Kereta Api di Tegal, Ini Sosok yang Terjaring

Baca juga: Video Penampakan Iring-iringan Mobil OTT KPK di Semarang, Tangkap Putu Sumarjaya dan Pejabat DJKA

Dalam kesempatan itu, Putu Sumarjaya membeberkan proyek-proyek kereta api yang dinilai lebih menguntungkan secara bisnis.

Putu Sumarjaya menjabat Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah yang kantornya ada di Semarang.

Namun, tak lama kemudian, Putu Sumarjaya dijadikan tersangka bersama 9 orang lainnya karena terlibat korupsi dan suap sejumlah proyek kereta api.

Papar proyek kereta api yang menguntungkan di Cilacap

Saat wawancara eksklusif itu, Putu Sumarjaya, mengungkapkan ada sejumlah proyek pengembangan jalur kereta api di Jawa Tengah yang digarap pada tahun 2023 ini.

Ia mengungkapkan, pihaknya tengah fokus pengembangan jalur rel kereta api terutama untuk angkutan barang.

Menurutnya, angkutan barang lebih menguntungkan, karena komersil.

Pengembangan rel jalur kereta api yang untuk barang rencananya dibangun jalur menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Saat ini, jalur kereta api belum sampai langsung ke pelabuhan.

Baca juga: OTT Pejabat Ditjen Perkeretaapian Jateng, KPK Amankan 25 Orang bersama Uang Rupiah dan Dollar AS

"Kalau sudah ada rel langsung ke pelebuhan itu pengusaha tidak perlu double handling, langusng ke pelabuhan.

Tentunya, harus ada peningkatan tonase agar kereta angkutan barang juga safety," kata Putu kepada TribunBanyumas.com saat berbincang di satu rumah makan di Kota Semarang.

Selain itu, untuk kelancaran kereta barang, terutama pengangkut BBM atau kereta tangki, pihaknya menyiapkan rencana pembangunan.

Di antaranya yakni peningkatan perlintasan kereta api Maos-Cilacap yang langsung terhubung dengan Pelabuhan Cilacap.

Baca juga: Pernyataan Kemenhub Terkait OTT KPK Pejabat Ditjen Perkeretaapian di Wilayah Jateng

"Maos Cilacap saat ini masih rel lama atau kami menyebutnya 34, artinya kereta tangki mengangkut muatan dengan tonase terbatas.

Dengan rel lama ini, kereta tangki tidak bisa cepat, tonase terbatas atau kapasitas kecil, kami akan tingkatkan," paparnya.

Pembanguna rel kereta Maos-Cilacap tersebut, lanjutnya, sebetulnya diusulkan pada 2021, namun karena ada efisiensi anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga sempat tertunda.

"Mudah-mudahan pada 2023 bisa dianggarkan dan terealisasi untuk perlintasan Maos-Cilacap ini," ungkap pria yang berasal dari Bali ini.

Selain itu, ada juga peningkatan prasarana di jalur Prupuk-Tegal.

Baca juga: KPK OTT di Lingkungan DJKA Jateng, Siapa?

Jalur tersebut direncanakan dibangun double track untuk meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api dari Jateng bagian selatan ke utara hingga Kota Semarang.

"Kami ada bottleneck di jalur Prupuk-Tegal yang masih single.

Kami akan bangun double track, sehingga kapasitas meningkat, dan jarak tempuh lebih pendek," ujarnya.

Bottleneck atau hambatan perjalanan kereta api, kata dia, juga terjadi di jalur Semarang-Solo.

Padahal, jalur tersebut penting untuk menghubungkan kota-kota besar di Jawa Tengah.

"Bottleneck jalur Semarang-Solo ada di Simpang Joglo, itu macet luar biasa.

Karenanya agar bisa meningkatkan kelancaran perjalanan kereta api, dan meningkatkan kapasitas perjalanan atau frekuensi, supaya bisa ditempuh jarak pendek, bisa dibangun flyover.

Jika bottleneck tersebut bisa diatasi, frekuensi perjalanan kereta api bisa ditambah," imbuhnya.

Terkait reaktivasi jalur kereta api di Jawa Tengah, pihaknya belum ada rencana, namun sudah ada usulan.

Yakni pembangunan kembali atau reaktivasi rel kereta api dari Semarang hingga Lasem Rembang.

Korupsi 4 Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap empat proyek dimana terjadi korupsi dan suap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Ditjen Perkeretaapian.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, dugaan korupsi ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018-2022.

Tanak mengatakan, penetapan tersangka ini dimulai dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta; Depok, Jawa Barat; Semarang; dan Surabaya.

"Terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa Sumatera Tahun Anggaran 2018-2022," kata Tanak dalam konferensi pers di KPK, Kamis 13 April 2023 dini hari.

Adapun 10 tersangka tersebut adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.

Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya; PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), DIon Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.

Dalam perkara ini, para tersangka diduga melakukan suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan.

Kemudian, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera.

Menurut Tanak, dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta itu diduga diatur pemenang pelaksana proyek.

"Melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender," ujar Tanak.

Adapun pihak penerima, yakni sejumlah pejabat di lingkungan DJKA, diduga menerima fee 5 hingga 10 persen dari nilai proyek.

Berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang diperiksa, KPK menduga suap dalam proyek ini lebih dari Rp14,5 miliar.

"Diduga mencapai lebih dari Rp14,5 miliar dan berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan," kata Tanak. (*)