TNI Tak Boleh Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air Tanpa Perintah, Wewenang Ada di Tangan Polisi

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Keberadaan pilot Susi Air Philips Mark Marthens hingga kini belum diketahui.

Pun, apakah ia disandera kelompok separatis bersenjata alias Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua atau tidak, juga belum bisa dipastikan.

Karena itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak boleh gegabah melakukan operasi apapun bila tak diperintahkan.

Baca juga: Update Pencarian Pilot Susi Air Philip Merthens: Masih Misteri, GPS Mati Lokasi Tak Terdeteksi

Baca juga: Update Insiden Pesawat Susi Air di Papua: Panglima TNI Beri Keterangan Berbeda dengan Pangdam

Baca juga: KKB Papua Akui Bakar Pesawat Susi Air, Sandera Pilot dan Penumpang, Sampaikan 7 Tuntutan

Sebab, aturan jaminan keamanan di Papua adalah wewenang kepolisian.

Hal ini disampaikan anggota Komisi I DPR Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin meminta TNI tak bertindak gegabah dalam upaya penyelamatan pilot Susi Air Philips Mark Marthens yang hingga kini keberadaannya belum diketahui.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Philips merupakan pilot pesawat Susi Air yang dibakar setibanya di Bandara Paro, Nduga, Papua, Selasa (7/2/2023).

Philips hingga saat ini belum ditemukan maupun diketahui keberadaannya.

TB Hasanuddin mengingatkan, saat ini yang sepenuhnya berwenang untuk mencari pilot tersebut adalah kepolisian.

TNI, katanya, hanya bisa menunggu perintah dari Polri jika dibutuhkan untuk membantu mereka.

"Sekarang kalau soal ini, ya tanyakan ke Kapolri lah itu gimana itu pilot itu. Kan tanggung jawabnya dia," kata Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (10/2/2023).

Menurut TB Hasanuddin, aturan menjamin keamanan di Papua berada di tangan kepolisian.

Namun, menurutnya, butuh penguatan dari personel TNI.

Hanya saja, ia melanjutkan, hingga kini tidak ada peraturan yang menjadi payung hukum TNI untuk bisa melakukan operasi di Papua.

Ia lantas mengusulkan dibuatkan peraturan presiden (perpres) agar TNI bisa segera bertindak di Papua.