Menilik Perjanjian Politik Anies Baswedan, Sandiaga Uno dan Prabowo: Ditulis Tangan Fadli Zon

Saat ditanya apakah perjanjian juga berisi soal Pilpres 2024, Sandi kembali menolak menjawab.

"Silakan itu ditanyakan. Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya."

"Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan," ucap Sandiaga.

Ketika ditanya soal apakah perjanjian itu masih berlaku, Sandiaga menegaskan, sepanjang tidak diakhiri maka masih sampai sekarang.

Lebih lanjut, Sandi menegaskan, dirinya masih berkomitmen dengan perjanjian tersebut.

"Saya sih komit. Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan, saya komit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," ucap Sandiaga.

PKS mengakui

PKS sebagai salah satu partai yang mendukung Anies menjadi bakal Capres 2024 juga pernah mengakui keberadaan perjanjian politik yang diteken dengan Sandiaga dan Prabowo.

PKS membeberkan tentang perjanjian politik itu pada 27 September 2016.

Hal itu disampaikan Sohibul Iman yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden PKS.

Sohibul saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syura PKS.

Saat itu Sohibul mengatakan, perjanjian politik itu berisi keharusan bagi Anies dan Sandiaga menyelesaikan masa kerjanya memimpin DKI Jakarta hingga 2022.

Namun, Sohibul membantah diadakannya perjanjian tersebut untuk menghalangi Anies yang disinyalir memiliki misi mencalonkan diri di Pilpres 2019 dan menjadikan jabatan gubernur DKI sebagai batu loncatan.

"Iya betul ada (perjanjian). Anies-Sandi wajib menuntaskan masa tugasnya sampai 2022."

"Ini masalah tanggung jawab sebagai gubernur, jadi bukan soal mencalonkan diri di Pilpres," ujar Sohibul melalui pesan singkat, Senin (26/9/2016).