Dana Kemiskinan Rp 500 T Tak Dirasakan Warga Miskin, Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

TRIBUNMURIA.COM - Miris. Anggaran sebesar Rp 500 triliun yang digelontorkan pemerintah ternyata tak dinikmati warga miskin.

Anggaran sebesar itu malah justru habis untuk membiayai rapat dan studi banding terkait kemiskinan di hotel dan tempat sejenis. 

Sisi lainnya, meski anggaran yang digelontorkan pemerintah tergolong besar namun angka kemiskinan hanya mampu diturunkan 0,6 persen.   

Fakta ini membuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas prihatin. Sebab ternyata mayoritas warga miskin malah tak bisa mengakses anggaran kemiskinan itu. 

"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in line dengan target prioritas bapak presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar dilansir dari kompas.com, Minggu (29/1/2023). 

Azwar mengingatkan pentingnya kementerian/lembaga menggunakan anggaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sehingga, ia mewanti-wanti agar anggaran tersebut tidak habis digunakan hanya untuk keperluan perjalanan dinas.

"Saudara sekalian, kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," jelasnya.

"Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden, banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tambah dia.

Baca juga: Gilas Girona 1-0, Barcelona Kokoh Puncaki Klasemen La Liga, Terpaut 6 Poin dari Real Madrid

Baca juga: Kisah Kejahatan Kemanusiaan Tahun 1965 - 1966 Dalam "Tuhan Menangis, Terluka" Karya Martin Aleida

Baca juga: Data Kemiskinan di Karanganyar Tak Berubah, Pekerja Sosial Curhat ke Anggota Komisi VIII DPR RI

Mengatasi hal itu berulang, Azwar mengaku Kementerian PAN-RB sudah membuat program pertemuan atau seminar dengan metode online. Jadwal pertemuan atau konsultasi itu pun, jelasnya, sudah diinformasikan kepada para pejabat fungsional daerah.

"Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan-RB bikin seminar. Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa," ujar Azwar.

Azwar mengaku tak mau mendengar lagi laporan anggaran kemiskinan habis digunakan untuk kepentingan kementerian lembaga yang tak perlu.

Apalagi, lanjut Azwar, ada kementerian/lembaga yang menggelar pertemuan atau konsultasi menggunakan konsultan. Hal itu dinilai justru menghabiskan anggaran yang semestinya digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

"Saya tidak ingin lagi dengar Reformasi Birokrasi-nya orang pengin a, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Lah, ini pengin a kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong. RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur," harap politisi PDI-P ini.

Sebelumnya, Azwar pernah mengungkapkan anggaran penanganan kemiskinan oleh pemerintah mencapai hampir Rp 500 triliun.

Namun, kata Azwar, dengan anggaran sebesar itu kemiskinan hanya turun 0,6 persen.