Siapa Hasnaeni Moein Wanita Emas? Tersangka Korupsi Ngaku Beri Gratifikasi Tubuh Ketua KPU RI

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Hasnaeni Moein atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wanita Emas, mengaku telah memberi gratifikasi tubuhnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hasyim Asyari, agar partai politik (parpol) yang dipimpinnya lolos verifikasi dan bisa mengikuti pmilihan umum (pemilu) pada 2024 mendatang.

Wanita Emas merupakan yang mengaku disetubuhi Ketua KPU RI dan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan tersangka dalam kasus korupsi PT Waskita Beton Precest periode 2016-2020, yang diduga merugikan negara Rp2,58triliun.

Di samping itu, Hasnaeni Moein merupakan anak dari eks anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 1999-2004 dan 2004-2009, Max Moein atau H Masyhudulhaq Moein, yang telah meninggal pada 19 Maret 2019 silam.

Diketahui, Wanita Emas merupakan Ketua Umum Partai Republik Satu, yang gagal lolos verifikasi untuk Pemilu 2024.

Video pengakuan Wanita Emas bahwa dirinya disetubuhi berkali-kali oleh Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari, viral dan beredar di media sosial.

Video pengakuan Hasnaeni itu bahkan dibagikan Farhat Abbas, kuasa hukum Hasnaeni Moein ke sejumlah wartawan, dan beritanya membuat geger publik.

Terkait pengakuan Hasnaeni yang membuat geger publik ini, Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha mengatakan bahwa banyak lembaga yang harus bekerja cepat merespon pengakua Hasnaeni ini.

"Banyak lembaga yang harus bekerja cepat merespon indikasi kezaliman Firaun semacam ini. Pertama, karena ada perbuatan yang mengarah ke gratifikasi seks, maka KPK harus hadir," kata Abdul Rachman Thaha kepada Wartakotalive.com, Sabtu (24/12/2022).

Kedua, kata Rachman, apa yang dialami Hasnaeni patut diduga sebagai pemerkosaan.

"Jelas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga perlu turun tangan. Saya tidak berharap apa pun terhadap Komnas Perempuan (KP)."

"Kesimpulan Komnas Perempuan dalam kasus Putri Sambo meyakinkan saya bahwa komisi tersebut memang kian kehilangan akal jernihnya."

"Apalagi kini sekian banyak aktivis perempuan pun berseberangan dengan Komnas Perempuan," papar Abdul Rachman Thaha.

 "Ketiga, bayangkan andai nantinya tiba-tiba urin Hasnaeni mengandung narkoba. Lalu dia cabut Laporan Polisinya sebagai bentuk 'kompromi'."

"Padahal, urin Hasnaeni dibikin tercemar oleh kalangan yang tidak happy oleh pengakuannya. Selesai-lah skandal KPU."

"Karena itu, LPSK sudah semestinya memberikan perlindungan bagi Hasnaeni," tambah Abdul Rachman Thaha lagi.