Berita Nasional
Luhut soal Seringnya OTT KPK: Enggak Bagus . . . Mau Bersih-bersih Amat di Surga Sajalah Kau
Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menyebut seringnya OTT KPK tidak bagus, membuat citra negara jadi jelek. Menurut Luhut, kalau mau bersih 100%, di surga
TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan seringnya Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) tida bagus, lantaran bisa membuat citra negara menjadi jelek.
Karena itu, Luhut meminta KPK tak sering-sering melakukan OTT.
Di sisi lain, LBP menytakan negara harus menutup celah orang untuk melakukan korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, yang digelar di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Pada kesempatan itu, Luhut menilai langkah digitalisasi sistem operasi pelabuhan adalah cara terbaik dalam memerangi praktik korupsi di sektor maritim.
Menurut Luhut, langkah digitalisasi itu merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi supaya membuat Indonesia lebih baik.
Selain itu, dia menilai OTT juga berdampak terhadap citra negara.
"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut.
Luhut meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT.
Menurut dia, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.
"Ya kalau hidup-hidup sedikit bisalah. Kita mau bersih-bersih amat, di surga sajalah kau," ujar Luhut.
"Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, itu."
"Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main," ucap Luhut.
Ditemui setelah mengikuti acara tersebut, Luhut menyampaikan bahwa yang dimaksud buruk adalah ketika pemerintah membuat peluang terjadinya OTT.
Menurut dia, dengan adanya digitalisasi, tidak mungkin lagi ada pejabat yang melakukan korupsi sehingga tidak ada OTT.