Bulan Dana PMI Blora Capai 76 Persen dari Target Rp900 Juta, Desember Gencarkan Penggalangan Donasi

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Capaian bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Blora mencapai 76 persen dari target Rp 900 juta hingga akhir tahun 2022 ini. 

Hal itu disampaikan oleh Ketua PMI Kabupaten Blora Slamet Sutikno usai rapat koordinasi paguyuban PMI wilayah 1 Jateng di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Senin (20/12/2022). 

"Untuk capaian bulan dana ini sudah 76 persen dari target yang Rp 900 juta itu. Seremonial penutupan akan kita laksanakan di januari 2023," ucap Slamet Sutikno kepada TribunMuria.com.

Baca juga: Kalah di PTUN soal Sengketa IMB The Sato Hotel Pemkab Kudus akan Ajukan Banding

Slamet Sutikno menyebut ada 11 kabupaten/kota dalam rakor yang digelar hari ini. 

Mulai dari Kendal, Kota Semarang, Salatiga, Grobogan, Demak, Pati, Blora, Kudus, dan Rembang, dan lain sebagainya. 

"Ya ini sifatnya koordinasi 11 kabupaten/kota PMI itu, sarannya apa usulnya apa yang akan dibawa di rapat pleno di tingkat provinsi," terang Slamet Sutikno. 

Dikatakannya, sambutan dari provinsi jateng, baru apa disampaikan lewat rakor pagi hari ini. 

"Jadi ini bisa dibilang masukan dari bawah, kemudian dicatat oleh provinsi sebagai bahan pleno PMI ditingkat provinsi," ujar Slamet Sutikno. 

Pihaknya mengaku selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan pemerintah kabupaten Blora selama tahun 2022 ini. 

"Kita banyak kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan ,  selalu hadir tiap ada even dari Pemkab Blora, mulai dari cek gula darah, kolesterol, asam urat termasuk mulai besok kita akan hadir di acara tanggal 21- 29 desember itu yakni pameran jati dan bonsai di eks pasar lama," jelas Slamet Sutikno. 

Terkait dengan ketersediaan stok darah, pihaknya masih mengatakan aman. 

"Alhamdulillah selalu cukup selama ini tidak pernah sampai defisit dan itu harapan kita," ungkap Slamet Sutikno. 

Pihaknya lebih mendengarkan usulan-usulan dari Kabupaten lain pada rakor hari ini. 

"Kita ini jadi 'media pemasar', cari klien/peserta untuk memperoleh sertifikat PPPK tadi. Untuk yang lokal ini bisa sertifikasi sertifikatnya ditandatangani oleh PMI," ucap Slamet Sutikno. 

"Tapi nanti jika menjadi tenaga kerja untuk ekspor yang tandatangan provinsi. Yang sudah melakukan itu kabupaten pati," imbuh Slamet Sutikno.