MPP Jadi Pusat Layanan Masyarakat Terintegrasi, Adzkia: Kalau Nemu Pungli Saya Mention Pak Ganjar

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan Mal Pelayanan Pubik (MPP) sebagai pusat layanan masyarakat yang terintegrasi, serta menerapkan tiga prinsip: mudah, murah dan cepat.

Saat ini, total terdapat 19 MPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Manfaat keberadaan Mal Pelayanan Publik dirasakan oleh Adzkia Zakiyantunnisa, warga Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang sedang mengurus perizinan di MPP Semarang.

Baca juga: Ganjar Luncurkan MPP ke-19 di Jawa Tengah di Klaten: Kita Dorong Layanan Lebih Cepat

Dituturkan Adzkia, keberadaan MPP memudahkannya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di anjungan layanan Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang.

Sebab, MPP bisa menjadi pusat layanan one stop service. 

Terlebih, saat ini mengurus IMB dan perizinan lain bisa dilakukan secara online, sehingga bisa menjadi lebih cepat dan murah.

Mulai dari pendaftaran hingga melengkapi berbagai persyaratan yang dibutuhkan.

“Saya kemarin mengurusnya lewat online, tapi karena ini sudah hampir rampung, perlu pengambilan berkas fisik, saya perlu datang langsung ke sini,” tuturnya, Senin (28/11/2022) saat ditemui di MPP Kota Semarang, seusai mengambil SK persetujuan bangunan baru.

Adzkia menambahkan, selama mengurus perizinan di MPP Kota Semarang, ia tidak menemukan kendala berarti.

Pun demikian, ia tak menemukan adanya pungutan liar (pungli).

Adzkia menegaskan, bila menemukan kendala atau pungli, ia tak segan untuk melayangkan kritik serta membuat aduan ke pihak-pihak berwenang.

“Jika saya temukan pungli, tentu saya akan lapor, bikin aduan. Atau bisa juga mention media sosial (medsos) Pemkot dan Wali Kota. Saya juga akan mention Pak Ganjar. Biasanya kalau lapor Pak Ganjar nanti aduan kita diresponnya cepat,” ucap Adzkia.

Senada disampaikan warga lainnya, Abdul Rohman.

Menurut dia, keberadaan MPP cukup memudahkannya mengurus perizinan. Terlebih, lokasinya tak jauh dari tempat domisilinya di Mangkang.

Hanya, karena dokumen dan persyaratan yang diperlukan belum lengkap, IMB yang sedang diurusnya belum dapat diproses.

“Ini ngurus IMB, tapi bukan milik saya pribadi. Tadi kurang lengkap, belum ada lampiran surat kuasa dari pemilik, KTP dan KK pemilik, diminta melengkapi, baru besok saya ke sini lagi. Mungkin bisa via online, tapi saya lebih senang datang langsung,” katanya.

Baca juga: Kunjungi MPP Terbaik di Indonesia, Bupati Arief Tiru MPP Digital Hanya Cukup Lewat Ponsel

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Widoyono, mengatakan saat ini terdapat 265 berbagai jenis layanan dari 39 instansi, baik dari internal maupun eksternak Pemkot Semarang, di MPP Kota Semarang.

 “Total ada 39 anjungan layanan, 15 dari internal Pemkot, sisanya dari instansi eksternal,” tuturnya.

Instansi eksternal yang telah membuka layanan di MPP Kota Semarang, antara lain Polrestabes Semarang, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Bank Jateng, BNN dan lainnya.

Diakui, hingga saat ini MPP Kota Semarang memang belum diresmikan, dan masih dalam tahap uji coba.

Rencananya, kata dia, MPP Kota Semarang akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo secara serentak dengan daerah lainnya, pada tanggal 5 Desember 2022 mendatang.

Meski masih dalam tahap uji coba, MPP Kota Semarang sudah beroperasi dan melayani 265 jenis layanan kepada masyarakat.

Disebutkan, sejak dibuka pada 17 Oktober hingga akhir bulan tersebut, tercatat 559 orang yang telah mengakses berbagai jenis layanan di MPP Kota Semarang.

Sementara, terhitung mulai tanggal 1-18 November 2022, terdapat lebih dari seribu orang yang mengakses berbagai jenis layanan di MPP Kota Semarang.

“Untuk instansi di internal Pemkot, yang paling banya diakses adalah Dinkes , DPMPTSP, Distaru, Disdukcapi, dan RSUD KRMT Wongsonegoro," jelas dia.

"Sementara, dari eksternal adalah BPJS Kesehatan, Bank Jateng, BPJS Ketengakerjaan, Polrestabes Semarang, KPP Pratama dan ATR/BPN,” paparnya.

Widoyono menegaskan, MPP Kota Semarang membuka kanal aduan masyarakat melalui berbagai saluran.

Di antaranya bisa langsung ke MPP Kota Semarang, via website maupun berbagai platform media sosial (medsos) DPMPTSP Kota Semarang.

“Untuk berbagai platform medsos khusus untuk MPP Kota Semarang sedang kita siapkan,” ujarnya.

Diakui, di era digital dan terbuka seperti saat ini, keberadaan kanal aduan via medsos memang sangat diperlukan.

Selain itu, ke depan MPP Kota Semarang juga akan menyediakan ruang untuk display produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Lumpia.

“Kita berkoordinasi dengan dinas terkait, bagaimana ke depan di sini juga bisa dipajang produk-produk unggulan dari UMKM yang ada di Semarang,” pungkasnya.

Terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sebelumnya secara tegas menyatakan agar setiap kabupaten/kota melakukan terbosan pada mal pelayanan publik (MPP) yang telah ada.

Selain sebagai tempat pelayanan terintergrasi bagi masyarakat, MPP harus bisa menjadi tempat untuk mempromosikan produk asli daerah.

Dorongan menjadikan MPP sebagai outlet produk lokal dan UMKM bukan tanpa alasan. Menurut Ganjar, hampir semua daerah saat ini telah memiliki MPP.

Baca juga: Menpan RB Azwar Anas Kunjungi MPP Blora: Bagusnya Ini Dilengkapi Sentuhan Ikon Lokal, Pak Bupati

Setidaknya sudah ada 19 MPP tersebar di Jateng.

Selain itu, Ganjar juga mendorong pengelola layanan publik untuk terbuka memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menerima aduan dan masukan.

Karena itu, ia meminta OPD untuk terbuka terhadap kritik dan aduan, di antaranya dengan membuat akun medsos bercentang biru atau medsos yang telah terverifikasi.

"Resikonya ya hanya dibully, tapi banyak lho yang bisa kita selesaikan melalui medsos ini. Makanya kita dorong, kalau hanya website saja buat apa. Mau terbuka ya harus pakai medsos," tegasnya. (*)