Salurkan Bantuan Rp 4,7 Miliar, Ngesti Sasar Masyarakat Terdampak Kenaikan BBM

TRIBUNMURIA.COM, UNGARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang sudah mulai menyalurkan bantuan sosial tunai yang bersumber dari dua persen dana transfer umum (DTU) pemerintah pusat kepada masyarakat.

Bantuan itu dinilai dapat membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diumumkan Presiden RI, Joko Widodo pada 3 September 2022 lalu.

Penyaluran bantuan sosial itu dilakukan secara simbolis oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha di pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Sabtu (5/11/2022) kemarin.

Baca juga: Kunjungi Blora, Dirjen Astera Ingatkan Jangan Ada Lagi Potongan Bantuan Sosial

Orang nomor wahid di Kabupaten Semarang tersebut memastikan bahwa bantuan tunai itu diterima oleh warga yang membutuhkan dan belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah sebelumnya, khususnya dari Kementerian Sosial.

Pemberian bantuan itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 134/PMK.07/2022 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dua persen dari dana transfer umum (DTT) pada Oktober, November dan Desember 2022 untuk membantu penanganan inflasi.

“Dari DTU, nilainya sebesar Rp 4,675 miliar dibagikan dengan sasaran pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), nelayan, kru perahu motor wisata, kru angkutan umum dan pengemudi ojek pangkalan,” ungkap Ngesti kepada Tribunmuria.com.

Untuk jumlah detailnya sasarannya yakni 1.666 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), 658 nelayan, 75 kru perahu motor wisata, 1.500 kru angkutan umum yang masing-masing akan mendapatkan Rp 600 ribu.

Tak hanya itu, 2.000 pengemudi ojek pangkalan yang telah terdata juga akan diberikan bantuan sebesar Rp 300 ribu.

Selain itu, sebanyak 1.850 tukang ojek lainnya yang telah terdaftar namun terdata di luar alokasi DTU akan diambilkan dari belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 555 juta.

Baca juga: Data Warga Miskin Tidak Valid Jadi Penyebab Masalah Pungli Bantuan Sosial di Blora

Bantuan itu juga disalurkan kepada kelompok masyarakat di 27 desa yang membutuhkan dan masing-masing akan menerima Rp 70 juta untuk kegiatan padat karya warga setempat.

Bupati juga menerangkan bahwa penyaluran itu dilakukan bertujuan untuk mengendalikan laju inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Meskipun jumlahnya tidak besar, bantuan ini merupakan perintah presiden untuk membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah,” ungkapnya. (*)