Isu Jokowi Bidik Posisi Ketum Partai, Sekjen PDIP Tuding Itu Ulah Provokator Politik

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA -  Santernya isu pengusungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Umum PDIP, menggeser posisi Megawati Soekarnoputri.

Isu itu menguat di media sosial, bahkan hembusan kabar Presiden Jokowi akan menggantikan Megawati hingga muncul tagar #MegaDikudeta.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Ketua Umum PDIP, menggantikan posisi Megawati Soekarnoputri hanya aksi provokator politik.

"Partai politik memiliki aturan dan mekanisme dalam pemilihan ketua umum (ketum). Pemilihan Ketum PDIP harus disepakati dan disadari oleh arus bawah partai," katanya Sabtu (5/11//2022).

Baca juga: Bikin Degdegan, Tim SAR Turunkan Santri di Kesugihan Cilacap yang Panjat Tower Setinggi 73 Meter

Hasto menandaskan, provokator politik demikian memiliki motif mau memecah belah, 

Ditambahkannya, Hasto menyinggung Megawati menjadi ketum karena sebagai tokoh pemersatu di PDIP.

"Dan Bu Mega tidak hanya jadi ikon, jadi pemersatu, tapi beliaulah yang kemudian membangun partai ini dalam situasi yang sangat sulit sehingga kepemimpinan beliau diterima," jelasnya.

Hasto menambahkan, bahwa Megawati selalu terpilih secara aklamasi menjadi ketum PDIP dalam kongres partai.

Hal ini, menurut Hasto, menunjukkan Presiden kelima RI itu masih diinginkan memimpin PDIP.

"Bu Mega selalu berada dalam sanubarinya pengurus partai, dimulai dari struktur paling bawah dari akar rumput. Karena kepemimpinan Bu Mega adalah kepemimpinan yang berasal dari akar rumput itu," ucap Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11/2022).

Sementara itu, pihak dari Kantor Staf Presiden (KSP) turut angkat bicara terkait adanya kabar dukungan kepada Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP.

Istana menyebut, hal tersebut dinilai sebagai upaya adu domba yang merupakan tindakan tidak beretika dan keji.

Bahkan, Tenaga Ahli Utama KSP, Joanes Joko, Jokowi dan Megawati mempunyai hubungan emosional dan ideologis layaknya ibu dan anak.

"Kalau ada pihak di luar itu yang coba benturkan ibu dan anak, itu menurut saya adalah cara-cara adu domba yang tidak beretika," katanya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2022), dilansir Tribunnews.com.

Joanes pun mempertanyakan, mengenai cara berpolitik dalam menjelang Pemilu 2024, apakah memang harus dilakukan melalui cara adu domba.